Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku kecewa dengan Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin yang meloloskan tujuh anggota Jamaah Tabligh yang baru kembali dari Bangladesh.

“Saya tadi malam tidak bisa tidur Pak Bupati (Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, red.). Saya dapat telepon dari petugas lapangan, saya telepon Pak Bupati tidak nyambung. Jam 11 malam saya suruh susul ajudan untuk bicara dengan bupati langsung,” ucapnya saat rapat secara webinar dengan unsur forkopimda dan kepala daerah di Gorontalo, Minggu.

Sebanyak tujuh orang itu masuk dari perbatasan darat di Kecamatan Atinggola, Gorontalo Utara, Sabtu (16/5) malam.

Ia mengaku tidak habis pikir bagaimana bupati mengizinkan anggota jamaah yang semua hasil tes cepat menunjukkan reaktif COVID-19 itu masuk daerah setempat.

Di sisi lain, Gorontalo saat ini masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebanyak tujuh anggota Jamaah Tabligh dari Bangladesh itu, lima di antaranya warga Gorontalo Utara, sedangkan dua lainnya warga Kota Gorontalo dan Boelamo.

Mereka terbang dari Bangladesh masuk Jakarta dan berhenti di Manado, kemudian melalui perjalanan darat masuk Gorontalo.

Padahal, lanjutnya, bupati sebelumnya sudah tepat dengan melarang 87 warga dari Buol dan 21 ABK Sabuk Nusantara untuk masuk.

“Jadi saya mohon maaf Pak Bupati, saya agak ragu dengan pernyataan Pak Bupati yang sangat tegas melanjutkan PSBB tapi di lain sisi meloloskan tujuh orang,” katanya.

Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin memohon maaf atas lolosnya tujuh warga itu.

Ia mengaku sudah mengambil langkah untuk mengarantina mereka di Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki (ZUS).

“Memang Pak Gubernur kami mengalami kesulitan yang tujuh orang ini. Sudah dipisahkan kamarnya, mereka maunya tidur berdua. Kami sampaikan jangan entah ada ajaran apa mereka sampai tidur harus berdua,” ucap dia.

Permintaan Indra agar dua anggota jamaah lainnya dari Kota Gorontalo dan Boalemo untuk dijemput tidak disanggupi gubernur.

Ia meminta tujuh orang itu tetap berada di Gorontalo Utara dan menjadi tanggung jawab pemda setempat hingga semuanya dinyatakan sehat.