Palembang  (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Selatan aktif mensosialisasikan program Kependudukan dan Keluarga Berencana ke media massa, karena memiliki jangkauan yang luas dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.
    
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Selatan Sri Rahayu mewujudkannya dengan mengisi acara perbincangan di Kompas TV, Palembang, Selasa (23/7).
    
"BKKBN sejak lama telah menjalin kerja sama dengan pers dalam penyampaian informasi, salah satunya contohnya dengan rutin menggelar acara perbincangan di sejumlah radio dan televisi swasta terkait program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)," katanya.
    
Dalam acara talkshow itu, selain mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memiliki keluarga kecil dan berkualitas, BKKBN Sumsel menggugah kepedulian para pemangku kepentingan pada tingkat daerah mengingat masuk dalam 10 provinsi penyangga keberhasilan program KKB secara nasional.
    
"Persoalan KKB ini memiliki implikasi yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga sangat membutuhkan kepedulian berbagai para pengambil dan penentu kebijakan seperti DPRD, bupati, dan wali kota serga gubernur," katanya.
    
Ia menambahkan, pihaknya pun aktif mendorong penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang kepada aseptor KB yakni IUD dan implant yang memiliki rentan waktu mencegah kehamilan 3-8 tahun.
    
"Upaya ini untuk mengatasi permasalahan kekurangan petugas lapangan keluarga berencana yang dihadapi Sumsel, karena jika menggunakan alat kontrasepsi (non-Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yakni suntik dan pil membutuhkan petugas untuk mengingatkan terutama untuk daerah pedesaan," katanya.
    
Saat ini, BKKBN Sumsel gencar menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) yang masih di atas rata-rata nasional yakni 2,8 (dalam 10 orang wanita usia subur terdapat 28 orang anak dilahirkan) berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012.
    
"BKKBN tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan peran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk pemantapan komitmen membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera," ujarnya.