#RAPERDA

Pemerintah Kota Palembang berupaya menggabungkan Peraturan Daerah (Perda) pajak dan retribusi menjadi satu perda. "Saat ini kami berupaya menggabungkan Perda Pajak dan Perda Retribusi menjadi ...

Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dhahana Putra memberikan penguatan tentang perancangan peraturan perundang-undangan serta sosialisasi ...

Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat setempat karena belum merata di 18 kecamatan. Pemenuhan kebutuhan air bersih ...

Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan Harnojoyo menyebutkan tetap memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan dalam penggunaan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan segera mengevaluasi terkait izin pengelolaan parkir di kawasan objek wisata Monpera dan sekitarnya yang menuai protes dari kalangan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) provinsi setempat, tentang perubahan ketiga atas Peraturan ...

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Kanwil Kemenkumham Sumsel, Parsaoran Simaibang mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menyoroti sistem pengelolaan parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) setempat yang dinilai tidak transparan dalam ...

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering (OKU) Timur, Sumatera Selatan berupaya membantu memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani di daerah itu di tengah kelangkaan di pasaran. "Kelangkaan pupuk ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan segera mewujudkan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kota Prabumulih untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. ...