#KEBIJAKAN PAJAK

Kumpulan berita kebijakan pajak, ditemukan 931 berita.

DPRD Sumsel menggelar paripurna penjelasan gubernur tentang enam raperda

DPRD Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna XLII mengenai penjelasan gubernur setempat terhadap enam rancangan peraturan daerah yang dibahas.Rapat paripurna ...

Pengembangan kawasan ekonomi khusus percepat pertumbuhan daerah

Pengembangan kawasan ekonomi khusus bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus model dan terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ...

Sosok - Syarifuddin: Menyenangkan bila tahapan pilkada sukses

Berbicara tentang politik sebenarnya bukan hal yang baru bagi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Syarifuddin, karena dirinya sejak dulu aktif di ...

PR besar Pendidikan di Indonesia

Rembuk nasional yang merupakan perhelatan tahunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi forum evaluasi tentang perkembangan dan permasalahan pendidikan ...

Pemkot Palembang gratiskan PBB warga tak mampu

Pemerintah Kota Palembang menggratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus bagi warga tak mampu yang memiliki nilai nominal kewajiban hanya Rp100.000. ...

Pelaku UMKM Palembang dibantu pinjaman Rp 3 juta

Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palembang dibantu pinjaman modal Rp3 juta tanpa bunga dengan angsuran minimal Rp250.000 per bulan. Wali ...

Wapres jelaskan penyebab kenaikan dana haji

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan usulan kenaikan dana haji disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Arab Saudi ingin meningkatkan ekonomi sehingga menerapkan biaya ...

Kemenperin akselerasi pembangunan klaster industri baja

Kementerian Perindustrian mendorong percepatan pembangunan klaster industri baja di tiga wilayah, yaitu Cilegon-Banten, Batulicin-Kalimantan Selatan, dan ...

Larangan sepeda motor melintas langgar HAM

Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Humas MA Abdullah mengatakan bahwa putusan MA yang mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin hingga Merdeka ...

Pemerintah harus hati-hati bentuk "Holding" BUMN

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Martri Agoeng meminta pemerintah berhati-hati membentuk perusahaan induk (holding) BUMN."(Pembentukan ...