Ketua PWI Pusat: Wartawan wajib dalami nilai Kode Etik Jurnalistik
Jambi (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mengatakan wartawan harus mampu mendalami nilai dan norma atau internalisasi Kode Etik Jurnalistik demi melahirkan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.
"Kode etik merupakan kompas bagi jurnalis dalam menjalankan profesi, maka harus diinternalisasi oleh seorang jurnalis," kata Akhmad Munir saat kegiatan silaturahim dengan Wali Kota Jambi Maulana, di Jambi, Selasa (19/5) malam.
Menurut dia, kalau wartawan dalam menjalankan tugas mematuhi kaidah jurnalistik, maka akan menjadi guru masyarakat yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun sebaliknya jika guru masyarakat salah dan tidak kompeten tentu yang rugi masyarakatnya.
"Bedanya hanya pada cara berjuang. Kalau kepala daerah berjuang lewat kebijakan dan keputusan, maka wartawan berjuang melalui karya jurnalisme yang berintegritas," katanya.
Menurut Munir, jurnalisme pada hakikatnya memiliki kesamaan visi dengan perjuangan elemen bangsa lainnya, termasuk para pemimpin daerah, yakni mencerdaskan dan membebaskan masyarakat dari keterbelakangan, kebodohan, serta pemikiran yang primitif.
Untuk itu, dia menekankan bahwa profesionalisme adalah kunci utama yang akan membuka berbagai peluang baru yang sah dan terhormat.
Mantan Direktur Utama Perum LKBN ANTARA itu tidak menampik adanya realitas pahit di lapangan mengenai oknum-oknum yang mencoreng nama baik pers.
Ia menyoroti masih adanya praktik jurnalisme menyimpang, mulai dari ketergantungan pada imbalan tertentu hingga tindakan pemerasan.
"Kami sadar ada tantangan ini. Inilah tugas besar PWI agar wartawan betul-betul menjaga marwah, martabat, dan profesionalitasnya," tegas dia.
Wali Kota Jambi Maulana menambahkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers selama ini berjalan baik.
Hal itu dibuktikan dengan peran besar jurnalis ikut serta dalam menggaungkan program kerja pemerintah kepada masyarakat luas.
Melalui penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan merata, masyarakat dapat langsung mengetahui dan merasakan dampak dari program pembangunan yang sedang berjalan.
Wali kota juga menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap dinamika fungsi pers lainnya, termasuk fungsi kontrol sosial melalui kritikan yang konstruktif.
Kehadiran kritik dari media dipandang bukan sebagai pelemah, melainkan sebagai suplemen yang membangun.
"Seringkali rekan-rekan wartawan memberikan kritik. Namun, kami melihat hal tersebut sebagai kritik yang konstruktif demi kemajuan Kota Jambi," tuturnya.
Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
