Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan responsif atau cepat tanggap menangani berbagai isu terkait perempuan dan anak di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat.
"Untuk itu, kami mendorong perwujudan peraturan daerah (perda) yang responsif terhadap isu-isu perempuan dan anak," kata Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang di Palembang, Kamis.
Menurut dia, kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak harus diimplementasikan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Pendekatan gender 'responsive budgeting' akan segera ditindaklanjuti, kemudian pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan rancangan peraturan daerah tersebut melibatkan multipihak, seperti masyarakat sipil, LSM, akademisi dan media.
"Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah yang adil," jelasnya.
Baca juga: Polres OKU Selatan tangani 27 kasus kekerasan anak dan perempuan periode Januari-Juni 2025
Terkait pengaturan kelompok rentan, seperti anak penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta korban KDRT dan perdagangan orang (trafficking), dia memastikan klasifikasi tersebut telah tertuang dalam raperda yang sedang dibahas saat ini, bahkan pengaturannya akan diperkuat melalui A gubernur.
Rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut diharapkan menjadi instrumen perlindungan hukum yang adaptif terhadap tantangan sosial dan budaya yang terus berkembang.
Dia menjelaskan, memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan terhadap anak di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu untuk menuju Indonesia Emas 2045.
"Menjadi momentum penting untuk menegaskan peran perempuan dalam pembangunan bangsa dan membentuk generasi muda yang memiliki daya saing tinggi khususnya dalam mendukung pencapaian visi tersebut," ujar Wagub Sumsel.
Baca juga: 30 perusahaan deklarasi penuhi hak perempuan dan anak pasca-perceraian
