Pemkot Palembang evaluasi objek wisata respons efisiensi anggaran

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang mengevaluasi sejumlah objek wisata untuk merespons kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa setelah menghadiri Rapat Paripurna terbuka bersama DPRD Palembang, Rabu, mengatakan sejauh ini sudah ada dua objek wisata di Palembang yang disetop pengggunaannya seperti kapal wisata Musi Cruise dan Menara Ampera.

"Kami akan mengevaluasi, melihat bagaimana keamanan, kenyamanan, dan retribusi serta dampak kepada warga agar tidak di anggap asal - asalan," katanya.

Ia menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan wisata itu akan kembali dibuka untuk membahagiakan warga Palembang dan wisatawan, namun akan dilakukan pengkajian terlebih dulu.

Selain berupaya tetap memajukan sektor wisata Kota Palembang,Wali Kota Palembang dan Wakil Wali Kota Palembang, Ratu Dewa dan Prima Salam juga berupaya dalam 100 hari masa kerja ini untuk mengentaskan janji politik yang ditargetkan tuntas pada Desember 2025.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam mengatakan bahwa program pro rakyat akan di wujudkan, demi Palembang yang lebih berdaya dan sejahtera.

Ia juga menyebutkan bahwa Pemkot Palembang tidak ada masalah terkait efisiensi anggaran dan tidak akan mengganggu semua program pro rakyat.

"Kami tidak ada masalah, tidak lesu, dan tidak memotong anggaran," katanya pula.

Ia menyebutkan bahwa efisiensi anggaran itu hanya berlaku untuk seminar hingga forum group discussion.

Wawako Prima Salam meminta komitmen seluruh jajarannya untuk menyukseskan visi misi mereka. Ia mewanti-wanti hal itu.

Beberapa program prioritasnya itu antara lain terkait pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Misalnya seragam sekolah gratis untuk PAUD, SD, SMP, jaminan kesehatan, Wifi gratis, ambulans gratis, kain kafan gratis, dan program mendesak lainnya.

Sementara itu Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim mengimbau seluruh OPD Pemkot Palembang bahu membahu membantu mewujudkan visi dan misi RDPS.

“Sebelum 100 hari kerja juga akan ada evaluasi. Semua stakeholders. Mulai dari lurah, camat, kepala bagian. Jika ada yang tidak berjalan, akan dikaji. Walaupun tidak tercapai di 100 hari kerja, tapi ada progres," katanya.