Jakarta (ANTARA) - Langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya dituntut mampu untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara yang ramah secara sosial ekonomi. Di sisi lain harus menampilkan wajah Indonesia sebagai negara yang kuat dan tidak takut berperang. Diplomasi multidimensional memperkuat kerja sama satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bangsa.
Presiden Prabowo telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam aliansi ekonomi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS). Indonesia mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk melayangkan surat “lamaran” itu dalam momentum KTT BRICS di Kazan, Rusia, akhir Oktober lalu.
Indonesia ingin mempertegas di hadapan dunia internasional sebagai negara non-blok. Tidak berpihak dalam blok politik global manapun dalam konteks kerja sama ekonomi. Maka, selain tergabung dalam G20 yang diprakarsai oleh negara-negara ekonomi maju, Indonesia juga ingin bergabung dengan BRICS sebagai aliansi penyeimbang oleh negara-negara berkembang.
Sejumlah ekonom mengapresiasi langkah ini sebagai upaya untuk memperluas jangkauan investasi luar negeri. Pasalnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Indonesia membutuhkan Rp10.000 triliun modal pembangunan infrastruktur. Sementara APBN hanya mampu menyediakan Rp500 triliun. Jika Indonesia tergabung dalam BRICS, kesempatan untuk menarik investasi semakin terbuka.
Gebrakan diplomasi non blok Presiden Prabowo tak berhenti di bidang ekonomi. Dalam bidang militer, Indonesia dengan China sekarang memiliki perjanjian untuk menghidupkan kembali latihan militer bersama yang sempat ditangguhkan pada 2015 karena sengketa maritim.
Tak lama berselang, TNI AL mengumumkan latihan bilateral dengan Rusia di lepas pantai Surabaya pada awal November 2024. Ini adalah tonggak sejarah baru bagi kedua negara. Tiga korvet Rusia, sebuah kapal tanker, sebuah helikopter dan sebuah kapal tunda (tugboat) dikerahkan untuk keperluan latihan tersebut.
Kerja sama bidang militer ini teridentifikasi sebagai upaya Indonesia yang tidak ingin dilihat dekat dengan Barat dalam panggung internasional setelah pada Agustus 2024 operasi Super Garuda Shield diselenggarakan dengan melibatkan pasukan dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Inggris, Prancis, Kanada, dan Singapura. Tampak Presiden Prabowo menginginkan de-hegemonisasi Blok Barat sekaligus diversifikasi pengalaman pelatihan bagi TNI.
Langkah diplomasi di dalam negeri disempurnakan dengan pengesahan lima undang-undang tentang kerja sama di bidang pertahanan. Kerja sama pertahanan dengan India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil bertujuan untuk meminimalisasi potensi ancaman, kemampuan industri pertahanan suatu negara, serta sebagai wujud diplomasi pertahanan.
Secara geopolitik, Indonesia menunjukkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan negara manapun sepanjang bertujuan untuk mewujudkan pertahanan nasional. Kerja sama ini sekaligus melengkapi lebih dari 500 kerja sama yang telah dibangun Indonesia sejak 1960.
Serangkaian langkah diplomasi ini seakan menjadi persiapan Presiden Prabowo sebelum akhirnya merencanakan perjalanan diplomasi politik pada 8-24 November 2024. Dijadwalkan ada lima negara yang akan dikunjungi, yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris serta dua momentum KTT G20 (Brasi) dan KTT APEC (Peru). Agenda utama kunjungan ini menyangkut isu-isu ekonomi dan kesejahteraan.
Sejak KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, sejumlah lawatan internasional dilakukan olehnya, yaitu Beijing pada bulan April, di mana ia bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Jepang, Malaysia, dan Timur Tengah, yang berpuncak pada pertemuan pada Agustus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, lalu diskusi dengan pejabat dari Prancis, Serbia, dan Turki. Prabowo mengakhiri perjalanannya dengan keliling Asia Tenggara pada September.
