Namun, diakuinya bahwa ada anggota PGRI yang maju ke kancah perpolitikan, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Menurut dia, anggota PGRI memang diperbolehkan maju ke kancah perpolitikan, tetapi sebagai pribadi, dan ketika nantinya sudah terpilih harus mundur dari kepengurusan PGRI.
"Kalau itu (anggota PGRI 'nyalon') memang kami beri kesempatan, silakan maju. Karena itu karier, sama seperti yang lain mau berkarier di birokrasi, atau kayak sama hanya akademisi dan pergerakan," katanya.
Ia mengingatkan bahwa setiap anggota PGRI yang maju dalam kancah Pemilu 2024 membawa dirinya secara pribadi, dan bukan membawa nama organisasi sehingga tidak perlu dipersoalkan.
"Kalau (membawa) organisasi sudah tertulis dalam AD/ART PGRI. Jadi, jangan pernah ragukan netralitas PGRI," kata Guru Besar Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.
PGRI pastikan netralitas
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi. (ANTARA/HO-PGRI Jateng)
