OKU Timur terima insentif fiskal dari Kemenkeu

Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan menerima insentif fiskal untuk kemiskinan ekstrem dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah di Martapura, Jumat mengatakan bahwa penyerahan insentif fiskal tersebut ia terima langsung dari Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (9/11).

Bupati mengatakan, insentif fiskal diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023.

"Alhamdulillah tadi malam kami menerima piagam penghargaan mengenai kinerja Kabupaten OKU Timur tentang penurunan atau penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Bupati.

Dia mengemukakan, Kabupaten OKU Timur salah satu dari 80 kabupaten/kota terbaik se-Indonesia dalam menekan angka kemiskinan ekstrem yang dinilai sangat luar biasa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten OKU Timur mencapai 69,69 ribu jiwa atau turun dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama yang berjumlah 72,89 ribu jiwa.

Tren turunnya angka kemiskinan ini tentunya menjadi hal yang positif sekaligus sebagai bukti keberhasilan program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang menjadi prioritas Pemkab OKU Timur.

"Pencapaian ini diraih berkat kerja keras dan sinergi dari dinas-dinas terkait dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem di wilayah itu," ungkapnya.

Adapun insentif fiskal yang didapat Kabupaten OKU Timur dari penghargaan ini berupa dana sebesar Rp5,5 miliar untuk disalurkan sesuai dengan ketentuan.

"Mengenai dana insentif daerah yang didapat ini sudah ada petunjuk pelaksanaan dalam penggunaannya," tegasnya.

Bupati berharap, dengan diraihnya penghargaan ini dapat memacu semangat dan motivasi yang sangat tinggi untuk berbuat lebih banyak dan bermanfaat lagi bagi masyarakat OKU Timur.

"Saya harapkan kemiskinan ekstrem di OKU Timur bisa menuju zero di 2024 untuk OKU Timur Maju Lebih Mulia," ujarnya.

Sementara, Wakil Presiden Maruf Amin dalam sambutannya menjelaskan bahwa berbagai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem, diantaranya dengan melakukan penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE.

Selain itu juga telah dilakukan konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD dan APBDes.

Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan bahwa Indonesia menargetkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2024 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022.

"Untuk itu perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah" kata Wapres.