Jajaran Polrestabes Palembang memulai persiapan untuk menjaga keamanan selama Pemilu 2024 dengan fokus terhadap potensi unjuk rasa yang bisa berujung pada kerusuhan dengan menggelar simulasi penanganannya.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rachmad Wibowo di Palembang, Senin, mengapresiasi simulasi penanganan unjuk rasa yang dilakukan aparat kepolisian tersebut, sebab kesiapan mengantisipasi kerusuhan unjuk rasa tersebut sangat penting karena potensi kerusuhan akibat pemilu bisa saja terjadi.
"Sejauh ini Provinsi Sumsel masih zero konflik karena masyarakat sudah bijak dalam berdemokrasi, namun berdasarkan pengalaman beberapa daerah masih berpotensi terkait konflik seperti Kabupaten Muratara dan Empat Lawang," kata Irjen Pol Rachmad.
Ia menjelaskan semua yang disimulasikan merupakan antisipasi anggota apabila terjadi unjuk rasa mulai dari pengamanan masa, pembubaran masa apabila mulai kisruh, pengamanan bom dan zat kimia, hingga pengamanan penjarahan dan pensandraan.
Selain melakukan aksi pengamanan ia juga meminta semua anggota kepolisian untuk menjaga netralitas Polri sehingga potensi konflik bisa diatasi.
"Kepada 15.000 personel Polda Sumsel yang hampir semuanya merupakan putra daerah untuk menjaga netralitas Polri, karena tidak menutup kemungkinan ada keluarga para anggota yang ikut menjadi peserta pemilu," katanya.
Ia mengingatkan adanya sanksi apabila para anggota melanggar kode etik berupa pemberhentian secara tidak hormat.
Ia menambahkan tindakan proaktif ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memastikan kelancaran proses demokrasi dan mencegah gangguan yang dapat mengganggu proses pemilihan.
Sementara Ketua KPU Kota Palembang Syawal berharap melalui simulasi yang dilakukan Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang ini bisa mengamankan pemilu 2024.
Ia berharap Pemilu 2024 di Kota Palembang bisa berjalan sukses dan aman tanpa diwarnai dengan aksi-aksi unjuk rasa oleh pihak manapun.
