Palembang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Fadli mendorong pemerintah daerah (pemda) di wilayah itu untuk menambah anggaran guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan antisipasi kekeringan.
"Kami menginginkan agar pemda di kabupaten/kota di Sumsel untuk mengalokasikan anggaran tambahan, sebab karhutla dan kekeringan ini termasuk kategori bencana," kata Syaiful saat diwawancarai di Palembang, Rabu.
Ia juga meminta bupati dan walikota yang daerahnya sering terjadi kebakaran untuk memasifkan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
"Kami mengingatkan bupati dan walikota terutama daerahnya rawan kebakaran ini untuk mengimbau masyarakat dalam kondisi kekeringan ini membakar secara sembarangan guna mencegah karhutla," katanya.
Menurutnya, dalam mengantisipasi kekeringan Pemprov Sumsel sudah melakukan penyiraman ke daerah dan melakukan pengairan ke daerah yang terdampak.
Selain itu, DPRD Sumsel sudah menambah anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengantisipasi karhutla dan kekeringan pada anggaran perubahan tahun 2023.
"Dari segi anggaran, kami sudah mendukung BPBD Sumsel untuk menangani karhutla dan kekeringan sehingga dalam melakukan pemadaman ini dapat ditangani dengan baik," kata Syaiful.
Sementara itu, BPBD Sumsel mengoptimalkan enam unit helikopter pengebom air (water bombing) untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di provinsi setempat pada puncak musim kemarau September 2023.
Kepala BPBD Sumsel Iriansyah menjelaskan pemadaman dan pendinginan menggunakan helikopter pengebom air sekarang ini difokuskan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.
Ketiga daerah tersebut menjadi fokus perhatian karena cukup rentan terjadi karhutla dan dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi kebakaran lahan mencapai ratusan hektare.
Untuk mencegah terjadinya karhutla yang lebih besar, pihaknya terus berupaya meningkatkan patroli darat dan udara guna melakukan pengecekan kawasan hutan dan lahan pertanian/perkebunan yang dipetakan rawan terbakar.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga 2 September 2023, jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Sumsel sebanyak 83 titik, sedangkan luasan karhutla pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2023, seluas 1.178,50 hektare.
