Kayu Agung, OKI (ANTARA) - Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, H. M. Dja'far Shodiq menekankan keakuratan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kabupaten Kabupaten OKI tahu 2023.
Hal tersebut disampaikan Wabup Shodiq rapat koordinasi Forum Komunikasi Publik (FKP) di Kantor Bupati OKI, Senin, (15/5/2023).
“Pendataan Regsosek memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat. Maka data (Regsosek) yang akurat dan data riil kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat menentukan skema kebijakan pemerintah dalam penyusunan berbagai program, salah satunya program pengentasan kemiskinan,” jelas Shodiq pada rakor yang diikuti oleh Kepala BPS OKI, Kepala Bappeda, Kadinsos, Kepala Dinas PMD dan Camat se Kabupaten OKI itu.
Disebut Wabup, FKP Regsosek ini merupakan salah satu proses yang perlu dilakukan untuk memverifikasi data yang telah didapatkan di awal pendataan yang lalu.
“Melalui forum konsultasi publik yang sedang berlangsung dapat menghasilkan data terpadu baik dalam penyusunan program perlindungan sosial namun juga dalam rangka perencanaan pembangunan yang lebih terarah,” kata Shodiq.
Ia menekankan pentingnya pendataan Regsosek agar setiap program pemerintah dapat dilakukan tepat sasaran.
.
“Diminta kepada OPD, Camat, Kepala desa lurah serta RT/RW untuk dapat bekerjasama dan membantu BPS dalam mensukseskan kegiatan FKP Regsosek ini,” tegasnya.
Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKI, Anugerah Hani menyebut pihaknya telah selesai melakukan pendataan lapangan dan pengelolaan pada tahun 2022 lalu.
Saat ini, kata Kepala BPS telah masuk pada tahapan diskusi yang melibatkan masyarakat melalui FKP Regsosek tahun 2023.
“FKP merupakan kegiatan konsultasi dengan tokoh komunitas di wilayah setempat, untuk memperoleh kesepakatan terkait hasil registrasi sosial ekonomi yang telah dilakukan 2022 lalu," ujarnya.
Forum Komunikasi Publik (FKP) yang telah berlangsung sejak 1 sampai dengan 20 Mei itu bertujuan untuk membuka ruang partisipasi dari masyarakat sekaligus sebagai bentuk transparansi, kontrol sosial, serta peningkatan kualitas penyusunan data perlindungan sosial pemerintah jelas Hani.
“Mengingat pentingnya FKP Regsosek ini, saya berharap mendapat dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari instansi pemerintah daerah, TNI/Polri. Sehingga FKP berjalan dengan baik sebagaimana mestinya,” pungkas Kepala BPS.
Berita Terkait
JK nilai Dewan Pertimbangan Agung tak perlu dihidupkan lagi
Kamis, 16 Mei 2024 15:21 Wib
Kejagung periksa artis Sandra Dewi terkait kepemilikan pesawat jet
Kamis, 16 Mei 2024 6:41 Wib
Pemprov Sumsel bantu Rp 2 miliar untuk perbaikan asrama putra SMAN 3 Unggulan Kayuagung
Rabu, 8 Mei 2024 12:18 Wib
Jembatan Desa Keban Agung OKU Selatan rusak diterjang banjir
Selasa, 23 April 2024 21:45 Wib
Rumah Hervey Moeis digeledah kejagung, dua mobil mewah ikut disita
Sabtu, 20 April 2024 11:13 Wib
Presiden shalat Jumat di Masjid Agung Kota Medan
Jumat, 12 April 2024 16:48 Wib
Pj Bupati Muara Enim shalat id di Masjid Agung
Rabu, 10 April 2024 11:04 Wib
Uskup Agung: Kunjungan Paus tegaskan kedekatan hubungan Indonesia-Vatikan
Selasa, 9 April 2024 9:10 Wib