Sumsel pulihkan ekonomi melalui program kemandirian pangan

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemulihan ekonomi melalui program kemandirian pangan atau Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.

Gubernur Sumsel Herman Deru pada Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-76 di Palembang, Sumsel, Senin, mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling bertahan saat pandemi COVID-19 yang terbukti mampu menopang perekonomian Sumsel.

"Kini kami gencarkan program GSMP dengan mengajak kalangan rumah tangga untuk memanfaatkan lahan sempit dan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri," kata dia.

Langkah ini, menurutnya, berdampak positif dalam pengendalian inflasi di daerah.

Deru mengklaim angka kemiskinan di daerahnya mencatat rekor terbaik dalam 10 tahun terakhir berkat adanya program kemandirian pangan yang dijalankan pemerintah provinsi sejak 2021.

"Angka kemiskinan terendah dalam 10 tahun terakhir, dari biasanya 12 persen, kini sudah menyentuh 11 persen," kata Herman.

Berdasarkan data BPS, dalam kurun satu tahun terakhir Maret 2021-Maret 2022, angka kemiskinan di Sumatera Selatan turun sebesar 0,94 persen poin dari 12,84 persen menjadi 11,90 persen.

Sedangkan jumlah penduduk miskinnya turun sebanyak 69,07 ribu orang dari 1.113,76 ribu orang menjadi 1.044,69 ribu orang.

Dibandingkan September 2021, angka kemiskinan Maret 2022 di Sumatera Selatan juga turun sebesar 0,89 persen poin dari 12,79 persen menjadi 11,90 persen.

Sedangkan, jumlah penduduk miskinnya turun sebanyak 71,92 ribu orang dari 1.116,61 ribu orang menjadi 1.044,69 ribu orang.

Walau belum ada pendataan khusus, tapi Herman mengklaim bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut lantaran adanya program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.

Melalui program tersebut yang dicanangkan sejak November 2021, Sumsel bahkan masuk dalam 10 provinsi di Tanah Air yang mampu mengendalikan inflasi.

"Program ini sebenarnya tidak sederhana, justru program ini tepat sasaran dalam menekan angka kemiskinan," kata dia.

Pemerintah pusat pun mengingatkan setiap pemda untuk menjaga agar angka kemiskinan ekstrem tidak bertambah seiring dengan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.