Palembang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mengakselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga kredit ultra mikro di Sumatera Selatan.
Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi di Palembang, Senin (8/8), mengatakan upaya ini untuk mendorong suksesnya program kemandirian pangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pada 2022 ini, TPAKD sudah berdiri tiap kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang berada di bawah koordinasi masing-masing Sekretaris Daerah.
TPAKD ini diharapkan menjadi ruang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena tim ini yang merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan untuk percepatan akses keuangan.
"Kita harus mengakselerasi KUR apalagi Sumsel sudah memiliki program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan,” kata dia.
Menurutnya, langkah strategis yang dapat dilakukan TPAKD yakni menggandeng Gapoktan.
Pada prinsipnya, OJK siap mendorong dari sisi pembiayaan, pembinaan dan pendampingan.
Ekosistem ini harus berjalan baik dari hulu ke hilir seperti pengembangan pertanian ini harus didorong KUR, kata dia.
Sementara Sekda Provinsi Sumsel SA Supriono mengatakan Pemprov Sumsel terus bersinergi dengan berbagai pihak berkaitan dengan penyaluran KUR hingga kredit ultra mikro ini.
Adanya kredit ultra mikro perlu disosialisasikan secara masif agar alokasi dana dari pemerintah dapat termanfaatkan secara optimal.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat penyaluran kredit ultra mikro (UMi) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2022.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Lydia Kurniawati Christyana mengatakan total penyaluran Umi di Sumsel mencapai Rp112,48 miliar 30 Juni 2022, atau tumbuh 113 persen (yoy), dengan jumlah debitur sebanyak 26.789 orang atau tumbuh 97 persen (yoy).
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Sumsel disalurkan oleh dua lembaga penyalur Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yakni PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian.
PNM menggunakan sistem pembiayaan berbasis kelompok dengan pola mewajibkan nasabah membayar cicilan per pekan.
Jika ada anggota yang tak mampu membayar maka akan ditanggung bersama (tanggung renteng). Pinjaman berkisar Rp2 juta hingga Rp10 juta per orang.
Sementara PT Pegadaian memberikan pinjaman kepada individu maksimal Rp10 juta dengan menjadikan barang/benda sebagai agunan.
Pembiayaan UMi ini khusus diberikan ke pelaku usaha yang tidak bisa mendapatkan pinjaman bank (unbankable) atau mereka yang tidak dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pengalokasian dana APBN untuk pembiayaan UMi ini pada prinsipnya tidak terbatas, atau disesuaikan dengan permintaan lembaga penyalur, yang mana di Sumsel hanya ada dua yakni PNM dan PT Pegadaian.
Jika dilihat per wilayah di Sumsel, pertumbuhan penyaluran pembiayaan UMi ini cenderung beragam, ada daerah yang tumbuh positif namun ada pula yang tumbuh negatif hingga pertengahan tahun 2022.
OJK minta TPAKD akselerasi penyaluran KUR
Sekda Provinsi Sumsel SA Supriono bertemu dengan Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi di ruang tamu Sekda Sumsel, Senin (8/8). (ANTARA/HO-Pemprov)
Kita harus mengakselerasi KUR apalagi Sumsel sudah memiliki program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan
