Bogor (ANTARA) - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan soal kehadiran Pro Jokowi (Projo) dalam pertemuan partai Koalisi Indonesia Bersatu (PAN, PPP dan Golkar) pada Sabtu (4/6).
Hasto mengaku partainya tak ingin mencampuri urusan parpol lain, termasuk kehadiran Projo dalam agenda KIB.
"Bagi PDIP dalam konteks pilpres konstitusi mengatakan bahwa pasangan capres cawapres itu diusung oleh parpol atau gabungan partai politik. Sehingga kami tidak mencampuri rumah tangga orang termasuk Projo. Projo adalah relawan kecuali dia men-declare (mendeklarasikan) sebagai partai politik kalau punya keberanian," kata Hasto di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Minggu
Dia menegaskan, partainya tak merasa takut dengan manuver yang dilakukan Projo di silaturahmi nasional KIB.
"PDIP lahir dari suatu proses gemblengan yang panjang. Kantor partai kami pernah diserang sehingga enggak ada ketakutan. Kami kalau seluruh kinerja yang ditunjukkan oleh PDIP tidak diterima oleh rakyat," ujarnya.
Baca juga: Hadiri silaturahmi KIB, Ketua Relawan Projo: Soal capres nanti jangan terburu-buru
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP terus bergerak ke bawah supaya rakyat dan PDIP menjadi satu kesatuan.
"Bukankah itu sebagai suatu instrumen terpenting dalam pemilu itu adanya kekuatan kolektif," tuturnya.
Terkait kesepakatan yang dibuat Golkar, PAN, dan PPP, kata Hasto, hal itu merupakan strategi setiap parpol.
"Terhadap berbagai kesepakatan-kesepakatan yang ada, itu merupakan bagian dari strategi setiap partai politik. Bagi PDI Perjuangan strategi utama saat ini adalah bergerak bersama dengan kekuatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemilu," tutur Hasto.
Baca juga: PPP: KIB tak alergi usung capres-cawapres dari luar koalisi
Dalam kesempatan itu, mahasiswa doktoral Universitas Pertahanan ini menambahkan seorang pemimpin tak bisa hadir hanya karena didukung segelintir atau parpol tertentu, namun seorang pemimpin harus hadir dari semangat gotong royong.
"Kita enggak bisa, ada seorang presiden yang berdiri hanya karena dukungan segelintir orang atau parpol. Kita adalah negara gotong royong, apalagi dukungan mereka yang tidak sebagai partai politik, padahal di tata kelola pemerintah memerlukan dukungan dari DPR," tuturnya.
"Kita lihat Pak Jokowi periode pertama basis relevannya sangat kuat tapi ketika di DPR kurang dari 50 persen, maka sulit untuk melakukan konsolidasi pemerintahan negara," kata Hasto.
Baca juga: Pengamat: Silaturahim KIB naikkan posisi tawar politik
Berita Terkait
Hasto: Joko Widodo dan keluarga tidak lagi bagian PDIP
Rabu, 4 Desember 2024 17:08 Wib
Rano Karno disebut untuk Pilkada Jakarta
Sabtu, 17 Agustus 2024 20:43 Wib
Megawati batal pensiun jadi ketum: Ada yang mau ambil alih PDIP
Rabu, 14 Agustus 2024 13:04 Wib
Moeldoko sebut pemeriksaan Hasto bukan karena vokal mengkritik Istana
Kamis, 20 Juni 2024 13:50 Wib
Ketua KPK: Upaya penyidik saat periksa Hasto adalah perintah pimpinan
Selasa, 11 Juni 2024 14:20 Wib
Hasto Kristiyanto penuhi panggilan KPK terkait kasus Harun Masiku
Senin, 10 Juni 2024 10:23 Wib
KPK panggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi perkara Harun Masiku
Kamis, 6 Juni 2024 12:38 Wib
PDI Perjuangan masih cermati peluang Anies dan Ahok di Pilkada 2024
Selasa, 7 Mei 2024 9:43 Wib