Sumsel optimalkan pendataan aset daerah

Sumatera Selatan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong jajaran organisasi perangkat daerah mengoptimalkan pendataan aset daerah karena hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) belum memuaskan atau belum tertata dengan baik.

Sebab Badan Pengawas Keuangan dan Inspektorat Provinsi menemukan beberapa aset perangkat daerah Pemprov Sumsel masih nihil bahkan cenderung hilang seperti aset tanah, kata Sekteraris Daerah Pemprov Sumsel S.A Supriyono di Palembang, Jumat.

Dia menjelaskan, pendataan aset di Sumsel sudah simpang-siur sejak tahun 1998 bertepatan saat itu keluar regulasi tentang otonomi daerah. 

Selanjutnya hingga kini, kata dia, persoalan aset belum bisa terselesaikan ditambah lagi banyak pegawai ditingkat pusat ditempatkan di daerah sehingga membuat aset tidak jelas, khususnya aset yang bergerak atau jauh dari jangkauan wilayah kerja karena kurang terkontrol.

"Bahkan tercatat sekitar 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumsel yang mewarisi harta dari pusat  ini juga membuat permasalahan (pendataan aset) belum terselesaikan," imbuhnya.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut Pemprov Sumsel berinovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Bagian Perlengkapan (SIGAP) yang menjadi pusat transparansi data inventarisir semua aset yang ada.

“Kami terus mendorong bagaimana inventarisir aset yang banyak bisa optimal, di uji coba melalui sistem SIGAP ini yang akan memberikan transparansi terhadap pengelolaan aset Pemprov Sumsel,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel Sandi Fahlevi menambahkan kebanyakan aset yang tidak terdata tersebut merupakan aset-aset lama.

Pendataan aset tersebut belum optimal karena masih menggunakan sistem manual.

"Kami harap semua OPD bisa melaporkan aset dan pembelian barang melalui SIGAP sehingga dapat dilihat jelas melalui kodebatang kapan pembelian, pemeliharaan dan lainnya," katanya.

Ia mengaku, tidak ada aset yang hilang hanya saja sedang dilakukan inventarisasi ulang semuanya. Dari situ sudah cukup banyak aset yang berhasil ditemukan dengan penelusuran data pembelian, di antaranya yakni aset kendaraan dinas sebanyak 500 unit. 

"Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat, karena apa yang jadi masalah sudah kami telusuri," tandasnya.