Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginginkan semakin banyak dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) disalurkan ke berbagai program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kami sedang mencari perusahaan-perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR-nya untuk membantu pemerintah dalam program pembangunan perumahan bagi masyarakat," kata Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Menurut pria yang akrab disapa Koko tersebut, pemerintah tidak dapat melaksanakan program perumahan secara sendiri, namun dibutuhkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak agar program perumahan di Indonesia dapat berjalan dengan baik apalagi pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.
Ia mengemukakan bahwa Kementerian PUPR terus mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah untuk masyarakat dan diharapkan banyak perusahaan di daerah-daerah juga bisa memaksimalkan penyaluran dana CSR lewat program perumahan.
Saat ini, ucap Koko, pemerintah terus mendorong Program Sejuta Rumah untuk masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berharap akan tersedia rumah layak yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Untuk itu, ujar dia, jika ada perusahaan atau sektor swasta yang ingin ikut berperan dalam program perumahan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.
Beberapa isu strategis yang muncul belakangan ini, lanjutnya, adalah bagaimana pemenuhan hunian yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Koko berpendapat bahwa mereka setidaknya harus tinggal dengan tempat kerja sehingga dapat menghemat waktu perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan meminimalisir pengeluaran untuk biaya transportasi.
"Lahan di tengah kota kini semakin sulit. Padahal, banyak MBR yang bekerja di perkotaan dan jarak tempuhnya jauh misalnya dari kota jaraknya sekitar 60 kilometer dan waktu tempuhnya bisa dua jam. Tentu, jika mereka bisa tinggal di rusun dengan sewa yang terjangkau, maka akan meminimalisir mobilisasinya," katanya.
Tak hanya pembangunan rusun saja, Koko menambahkan bahwa perusahaan di daerah bisa mengajak pemda jika ingin menyalurkan dana CSR, mengingat dana APBD yang terbatas.
Berita Terkait
Menko PMK akan relokasi perumahan terdampak banjir dan tanah longsor di Sumbar
Rabu, 13 Maret 2024 15:27 Wib
Sejumlah kabupaten dari Kalsel studi tiru perumahan ke Prabumulih
Sabtu, 17 Februari 2024 10:49 Wib
Genangan air di kompleks perumahan elite
Kamis, 15 Februari 2024 22:09 Wib
Menjadikan Tapera nadi pembangunan perumahan
Selasa, 26 Desember 2023 9:24 Wib
Dolar melemah seiring beragamnya data pasar perumahan AS
Selasa, 28 November 2023 9:52 Wib
Polres OKU jadikan perumahan KPR Kampung Tertib Berlalulintas
Selasa, 31 Oktober 2023 16:03 Wib
Presiden akan bebaskan PPN rumah tertentu dan administasi rumah MBR
Selasa, 24 Oktober 2023 12:24 Wib
Rumah tapak jadi properti paling dicari Gen Z dan Milenial
Kamis, 5 Oktober 2023 14:43 Wib