Jayapura (ANTARA) - Tokoh Papua John Gluba Gebze mendorong agar implementasi UU Otonomi Khusus (Otsus) dievaluasi penyelenggaraannya bukan membuat wacana penolakan tanpa disertai dengan data ataupun fakta bahwa otsus telah gagal di Papua.
"Saya mengajak ataupun mendorong kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita melakukan evaluasi penyelenggaraan, pelaksanaan serta pengelolaan dana otsus bukan untuk menolak perpanjangan otsus jilid II," katanya ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Senin.
Mantan Bupati Merauke ini mengatakan bahwa pimpinan berbagai macam lembaga hingga para kepala daerah merupakan anak-anak asli Papua, sehingga wacana evaluasi otsus perlu dilakukan sebelum ada otsus jilid II dengan harapan ada saran dan masukan untuk keberlanjutan pembangunan di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Bapak-bapak petinggi bangsa utusan Allah untuk NKRI, kami rakyat penjaga kedaulatan perbatasan Republik Indonesia di Papua sekarang api mulai membakar dan asap mulai mengepul yaitu penolakan otsus jilid II dan atau pilihannya referendum. Saya imbau masyarakat jangan terprovokasi dengan oknum-oknum yang menolak program pemerintah dalam hal ini terkait otsus jilid II. Kita evaluasi dari penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelelolaan bukan menolak,” jelasnya.
Sebagai anak asli Papua yang menetap di bagian selatan Bumi Cenderawasih, Gebze mengaku bahwa dalam melaksanakan tugas negara juga merupakan tugas yang diberikan oleh Tuhan, sehingga sudah seharusnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, seperti menjaga dusun, kampung atau pun negeri yang ditempati.
"Tidak usah gelisah tentang ini, saya juga ditugaskan Tuhan sebelum ditugaskan oleh negara untuk menjaga anugerah alam supaya tetap aman bagi siapa pun yang tinggal. Dan saya bersama saudara-saudara lainnya melaksanakan itu tanpa ada APBN dan APBD, tapi karena tanggung jawab nurani untuk mengamankan setiap jengkal anugerah alam menjadi surga kecil, menjadi istana damai, menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh kaum yang memilih untuk menyaksikan matahari terbit dua jam terdahulu di Indonesia yaitu Tanah Papua," katanya.
Ia menegaskan bahwa dengan adanya evaluasi otsus maka akan ada masukan bidang pekerjaan mana yang belum maksimal dilakukan, dengan begitu otsus jilid II bisa diarahkan untuk mengerjakan hal yang belum terlaksana pada era sebelumnya, dengan tujuan menyejahterakan orang Papua bukan sebaliknya.
"Tapi yang penting bukan filosofi itu, yang penting adalah bagaimana kita semua sepakat untuk mengakui apa yang kurang. Mari kita dukung perpanjangan otsus jilid II di Tanah Papua yang kita cintai ini bukan untuk menolaknya. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama, bahu-membahu menjaga kamtibmas di Tanah Papua ini agar tetap aman dan kondusif, jangan mudah percaya oleh berita-berita yang belum tentu sumbernya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Berita Terkait
Otsus Papua Barat diharapkan menyentuh pendidikan formal dan informal
Senin, 16 Mei 2022 6:47 Wib
Menkopolhukam sebut Presiden beri perhatian khusus pada provinsi Papua
Senin, 25 April 2022 15:37 Wib
Wapres menjelaskan penyelesaian dua RPP Otsus Papua hampir final
Kamis, 14 Oktober 2021 15:07 Wib
Tokoh: Kemajuan Papua 20 tahun hasil Otsus
Minggu, 25 Juli 2021 20:22 Wib
Papua Barat sambut baik pengesahan UU Otsus Papua
Kamis, 15 Juli 2021 16:42 Wib
Mendagri: UU Otsus Papua yang baru bentuk keberpihakan terhadap OAP
Kamis, 15 Juli 2021 16:36 Wib
Pemerintah Indonesia beri perhatian luar biasa kepada Papua
Minggu, 20 Juni 2021 20:56 Wib
Otonomi khusus dan suara hati rakyat Papua
Rabu, 16 Juni 2021 22:39 Wib