Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih mengoptimalkan dana penanganan kekerdilan (stunting) sebesar Rp67 miliar agar Negeri Serumpun Sebalai itu terbebas dari kasus tersebut.
"Anggaran yang dimiliki Babel cukup besar Rp67 miliar, tetapi dana tersebut jika tidak digerakkan maka tidak akan memberikan manfaat dalam menekan kekerdilan," kata Wapres Ma'ruf Amin saat membuka dialog penanganan kekerdilan di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dalam menangani kekerdilan, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung harus membuat strategi dengan melibatkan kader-kader PKK, petugas kesehatan lapangan dan BKKBN yang sudah bertekad menekan kasus kekerdilan.
"Saya mengapresiasi Pemprov Kepulauan Babel yang turunkan kekerdilan jadi 23,4 persen atau lebih rendah dibandingkan nasional 27,6 persen," ujarnya.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan total dana penanganan kekerdilan Babel 2020 sebesar Rp67 miliar berasal dari dana insentif daerah Rp40 miliar dan ditambah APBD dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp27 miliar.
"Kami menargetkan kasus kekerdilan tahun ini dapat turun drastis dengan mengoptimalkan program peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa," katanya.
Ia mengatakan ada beberapa hal yang dilakukan dengan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Kesehatan, PU, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk menghidupkan kembali Penghulu Desa dalam menekan pernikahan dini.
"Atas persetujuan DPRD, kami menggaji Penghulu Desa sebesar Rp1 juta per bulan untuk membantu pemerintah provinsi dalam mencegah pernikahan dini agar kekerdilan ini dapat ditekan," katanya.
Menurut dia, disamping angka kekerdilan 23,4 persen, pencapaian proporsi inisiasi menyusui dini usia di bawah dua tahun meningkat 61,48 persen, ibu hamil mendapatkan tablet penambahan darah meningkat 68,75 persen, bayi mendapatkan ASI eksklusif meningkat 59,11 persen, ibu hamil gizi kronis mendapatkan makanan tambahan mencapai target bahkan lebih dari 86,63 persen menjadi 100,81 persen.
Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan juga meningkat dari 71,81 persen menjadi 97,47 persen dan hanya satu capaian yang masih di bawah nasional yaitu angka remaja putri yang mendapatkan tablet penambahan darah hanya 43,32 persen.
"Kami terus berusaha dan mudah-mudahan usaha-usaha ini terus membuahkan hasil melalui inovasi-inovasi untuk menekan kasus stunting ini," katanya.*
Berita Terkait
OKU luncurkan Program Bebas Stunting
Rabu, 27 Maret 2024 21:02 Wib
Perempuan hamil maksimal usia 35 tahun cegah stunting
Rabu, 27 Maret 2024 12:27 Wib
OKU Selatan luncurkan Program Dapur Sehat Atasi Stunting
Rabu, 13 Maret 2024 20:28 Wib
OKU Sumsel luncurkan program orang tua asuh stunting
Senin, 11 Maret 2024 9:30 Wib
BRIN teliti manfaat daun kelor untuk atasi stunting dan anemia
Jumat, 8 Maret 2024 9:24 Wib
Wali Kota Prabumulih kirim bantuan dan edukasi orang tua anak stunting
Kamis, 7 Maret 2024 8:54 Wib
Pertamina dukung pencegahan stunting di Palembang
Rabu, 28 Februari 2024 22:42 Wib
Pj Wali Kota Prabumulih blusukan kunjungi rumah anak stuting
Rabu, 28 Februari 2024 20:12 Wib