PBB (ANTARA) - China pada Rabu mendukung permintaan Pemerintah Pakistan kepada Dewan Keamanan PBB untuk membahas keputusan India soal pencabutan status khusus Negara Bagian Jammu dan Kashmir, meminta badan tersebut untuk menggelar pertemuan tertutup pada Kamis atau Jumat, kata sejumlah diplomat.
Namun Prancis menanggapi permintaan itu dengan mengusulkan agar dewan membahas isu tersebut dengan cara yang tidak begitu formal - alias "perkara lain" - pekan depan, kata mereka. Itu tergantung Polandia, Presiden dewan selama Agustus, untuk menengahi waktu dan format yang disepakati oleh 15 anggota.
Wilayah Himalaya itu telah lama menjadi biang permasalahan dalam hubungan antara tetangga bersenjata nuklir tersebut.
Keputusan India pada 5 Agustus menghalangi hak Negara Bagian Jammu dan Kashmir menyusun hukumnya sendiri dan memungkinkan penduduk lain membeli properti di sana. Saluran telepon, jaringan internet dan televisi diblokir. Penggerahan massa dan berserikat pun dibatasi.
"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Namun India harusnya tidak salah paham dengan kami yang menahan diri," tulis Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada Dewan Keamanan pada Selasa. "Jika India memilih untuk menggunakan kekuatan lagi, Pakistan wajib meresponsnya, dalam membela diri, dengan seluruh kemampuannya."
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Mesir, PBB: Israel harus akhiri pelanggaran terhadap warga sipil Gaza
Senin, 22 April 2024 15:32 Wib
Halangi upaya keanggotaan penuh PBB, Palestina kecam veto AS
Jumat, 19 April 2024 11:13 Wib
Perwakilan PBB Palestina minta masyarakat internasional tekan Israel
Kamis, 18 April 2024 13:05 Wib
Utusan Iran di PBB beri peringatan keras kepada Israel terkait balasan
Selasa, 16 April 2024 14:34 Wib
Iran nyatakan balasannya kepada Israel sesuai Piagam PBB
Minggu, 14 April 2024 11:27 Wib
Ini alasan Iran serang Israel , sesuai Pasal 51 Piagam PBB
Minggu, 14 April 2024 10:05 Wib
Hampir 200 pekerja kemanusiaan di Palestina terbunuh sejak Oktober
Rabu, 3 April 2024 11:23 Wib
EU kutuk veto Rusia terhadap draf resolusi DK PBB terkait sanksi Korut
Jumat, 29 Maret 2024 18:50 Wib