Padang (ANTARA) - Sebanyak 270 daerah di Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 23 September 2020 terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
"Kita berharap penyelenggaraan Pilkada tersebut bisa semakin baik, salah satunya dengan bercermin pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya," kata Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Akmal Malik di Padang, Jumat.
Karena itu, menurutnya, penting dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik di daerah maupun pusat.
Baca juga: Fahri Hamzah: Bukan domain KPU melarang mantan napi koruptor ikut pilkada
Menurut Akmal, Pilkada selanjutnya nanti akan menguji kemampuan publik dalam memilih Kepala Daerah secara demokratis. Diantaranya terlihat dari pilihan publik yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasional ketimbang latar belakang primordial dari calon pemimpin daerahnya.
“Pilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah yang harus melayani semua kelompok ketimbang kepentingan kelompok atau etnis tertentu,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi mengaku senang Gibran dan Kaesang masuk bursa wali kota Solo
Dia mengingatkan juga bahwa yang patut dicermati dari para calon kepala daerah adalah bahwa publik berharap pelaksanaan Pilkada tak hanya jujur dan adil tetapi juga mampu menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik.
“Kepala Daerah terpilih ke depan diharapkan dapat membenahi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, dan usaha kecil menengah. Selain itu memperbaiki infrastruktur dan memberantas korupsi di kalangan birokrasi," katanya.
Keinginan publik mendapatkan Kepala Daerah yang melayani masyarakat tentu juga akan sangat bergantung pada para pemilih. Apakah mereka akan dengan mudah tergoda iming-iming materi, tarikan emosional primordial ataupun memperteguh pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya.
Evaluasi Pemulu serentak itu dilakukan Direktorat Jendral Otonomi Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) di Kota Padang 1-3 Agustus 2019.
Baca juga: Dewan Pers ingatkan media tidak sulut perpecahan
Baca juga: Mendagri sarankan KPU terapkan e-voting di pilkada serentak
Berita Terkait
Ketua parpol di Palembang intensif bangun komunikasi hadapi pilkada
Kamis, 18 April 2024 20:53 Wib
KPU resmi luncurkan tahapan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan
Senin, 1 April 2024 0:12 Wib
Pemprov Sumsel kembangkan berbagai gerakan serentak bantu masyarakat
Jumat, 22 Maret 2024 19:11 Wib
Pemprov Sumsel dukung penanaman pohon serentak Hari Bhakti Rimbawan
Kamis, 7 Maret 2024 16:38 Wib
TP PKK Muara Enim tanam cabai serentak
Senin, 4 Maret 2024 13:08 Wib
Cibinong tuan rumah Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia
Minggu, 3 Maret 2024 21:46 Wib
Pemkab Muba canangkan gerakan serentak Jumat bersih lingkungan
Selasa, 27 Februari 2024 18:18 Wib
Film "Pemandi Jenazah" ditayangkan serentak di Indonesia dan Malaysia
Rabu, 21 Februari 2024 13:59 Wib