Banyak diprotes, penerima bantuan PKH didata ulang

id PKH,dinso,dinas sosial,dinsos sumsel,info sumsel,program keluarga harapan,keluarga,keluarga miskin,muratara

Banyak diprotes, penerima bantuan PKH didata ulang

Ratusan warga mengantri di ATM BNI Lubuklinggau, Rabu (15/8) untuk mengambil dana Pogram Keluarga Harapan dari pemerintah pusat. (ANTARA News Sumsel/Sudirman/Erwin Matondang/18)

....Jangan sampai nanti tim kami ini tidak diterima atau diusir, sebab terkadang masyarakat tidak mau didata, padahal ini penting, karena pemerintah kepingin bantuan PKH diterima oleh keluarga yang benar-benar berhak menerimanya....
Musi Rawas Utara (ANTARA News Sumsel) - Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, melakukan pendataan ulang penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan di daerah tersebut, setelah menerima banyak protes dari warga.

"Selama ini banyak yang protes karena ada keluarga miskin tidak mendapat bantuan, sementara keluarga yang memiliki ekonomi lebih dari cukup justru dapat, makanya akan kami data kembali," kata Kepala Dinas Sosial Musi Rawas Utara, Zainal Arifin, di Muara Rupit, Selasa.

Dia mengatakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Muratara saat ini masih mengacu pada data yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial tahun 2011.

"Data tahun 2011 ada sebanyak 20.000 kepala keluarga yang diusulkan untuk mendapat bantuan tersebut, berhubung itu data 2011, makanya tahun 2018 ini harus kami verifikasi dan validasi kembali," ujarnya.

Pihaknya sudah membentuk tim yang berjumlah 150 orang untuk melakukan pendataan ke rumah-rumah warga, sehingga nantinya diperoleh data penerima bantuan PKH yang akurat dan tepat sasaran.

"Sekarang 150 orang yang akan melakukan pendataan ini sedang diberikan bimbingan teknis, kita harapkan mereka nanti di lapangan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan mendata sesuai dengan realita yang ada," jelasnya.

Dia juga berharap kepada masyarakat ketika tim tersebut datang ke rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan agar kiranya diterima dengan baik dan memberikan data yang benar.

"Jangan sampai nanti tim kami ini tidak diterima atau diusir, sebab terkadang masyarakat tidak mau didata, padahal ini penting, karena pemerintah kepingin bantuan PKH diterima oleh keluarga yang benar-benar berhak menerimanya," tegasnya.