Wapres: Bangun kembali, uang dari pemerintah

id jk,jusuf kalla,wapres,gempa lombok

Wapres: Bangun kembali, uang dari pemerintah

M. Jusuf Kalla. (ANTARA/Muhammad Adimaja)

Lombok, (ANTARA News Sumsel) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat Lombok untuk mandiri dalam membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat rangkaian gempa bumi yang melanda sejak akhir Juli lalu, sementara uangnya dari pemerintah.

Wapres mengatakan rekonstruksi rumah masyarakat tersebut akan mendapat pendampingan dari Pemerintah melalui staf Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memberitahukan cara membangun rumah tahan gempa.

“Mulai hari ini, kita tidak bicara lagi bagaimana tinggal di tenda-tenda. Sekarang saatnya kerja untuk rumahnya masing-masing, tidak ada kontraktor. Pokoknya masing-masing kerja. Nasib di tangan masing-masing, jangan pasrahkan nasib ke Menteri PUPR, kemajuan masing-masing, rumah masing-masing, (tapi) uang dari Pemerintah, ya,” kata Wapres kepada pengungsi di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Selasa.

Pemerintah memberikan bantuan untuk rekonstruksi rumah masyarakat Lombok pascagempa, berdasarkan tiga kategori kerusakan: rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

Keluarga dengan rumah rusak berat akan mendapat bantuan sebesar Rp50 juta, rumah rusak sedang memperoleh Rp25 juta dan rusak ringan sebanyak Rp10 juta. Identifikasi kerusakan tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTB di bawah koordinasi Gubernur Muhammad Zainul Majdi. 

“Nanti Pak Gubernur akan atur. Jangan nanti rumah rusak ringan langsung dirobohkan, mubazir namanya, agama melarang itu, nanti Tuan Guru jelaskan. Jangan rusak ringan dibilang berat, berdosa itu,” kata Wapres Kalla.

Sementara itu, di Kantor Gubernur NTB, Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi (rakor) tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam gempa bumi, yang diikuti oleh perangkat Pemda dan Tagana. 

Hadir dalam rakor tersebut ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo