Pemkab Muratara selidiki unjuk rasa ribuan pelajar

Selasa, 21 Agustus 2018 08:41 WIB

Sejumlah karton berisi tuntutan ribuan pelajar SMA Negeri Rupit Muratara, Senin (20/8). (ANTARA News Sumsel/Rahmat Aizullah /Erwin Matondang/18)

....Sehubungan dengan peralihan SMA ke provinsi, jadi guru-guru honorer ini sudah sekian bulan belum gajian, maka kami mengadakan rapat komite untuk meminta sumbangan dari wali murid....

Musi Rawas Utara (ANTARA News Sumsel) - Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan pelajar dari SMA Negeri Rupit di depan kantor Bupati Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, diduga karena salahpahaman.

"Kejadian ini sebenarnya hanya karena salah paham saja, kami sudah meminta keterangan dari Kepala SMA Negeri Rupit," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Musi Rawas Utara (Muratara), Herawati, di Muara Rupit, Senin.

Dia mengatakan, saat ini intelijen Badan Kesbangpol Muratara sedang bekerja untuk menyelidiki motif dan dalang di balik aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan pelajar tersebut.

"Sekarang intelijen kami sedang bekerja, kami belum tahu motifnya, kemudian siapa dalang di balik aksi ini masih kami selidiki," katanya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri Rupit, Suprihartini mengatakan unjuk rasa yang lakukan siswa-siswinya itu diduga ditunggangi oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Anak (siswa-siswi) kami tidak tahu apa-apa, ini murni otaknya dari yang menggerakkan (unjuk rasa), kelihatannya seperti mencari-cari kesalahan, kami pihak sekolah merasa dizholimi," ujarnya.

Namun kata Suprihartini, dari sejumlah tuntutan siswanya itu salah satunya adalah permasalahan uang sumbangan untuk pembayaran gaji guru honorer yang sebelumnya sudah dilakukan rapat bersama komite sekolah.

"Sehubungan dengan peralihan SMA ke provinsi, jadi guru-guru honorer ini sudah sekian bulan belum gajian, maka kami mengadakan rapat komite untuk meminta sumbangan dari wali murid," ujarnya.

Setelah gaji honorer untuk guru SMA dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka uang sumbangan wali murid tersebut telah dikembalikan dan saat ini ada pada bendahara komite sekolah.

"Uang itu ada di bendahara komite, masih dibekukan, belum tahu mau dimanfaatkan untuk apa, karena belum ada kesepakatan dari seluruh wali murid, maupun komite sekolah," katanya.

Adapun tuntutan dari para pelajar yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut antara lain :

1. Meminta kejelasan uang sumbangan untuk membayar gaji guru honorer yang dipungut sebesar Rp50.000 per siswa selama setahun.

2. Masalah pemotongan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang mana kalau mengambil di Lubuklinggau kena potong Rp75.000 per siswa, dan jika mengambil di sekolah dikenakan potongan biaya Rp100.000 per siswa.

3. Menagih janji kepala sekolah yang berjanji memberikan hadiah dari lomba di salah satu ekstrakulikuler, yakni juara pertama Rp3 juta, juara kedua Rp2 juta dan juara ketiga Rp1 juta.

4. Meminta kejelasan uang pembayaran untuk bangku sekolah yang baru, dimana kelas 10 dipinta uang sebesar Rp100 ribu, kelas 11 sebesar Rp50 ribu, dan kelas 12 sebesar Rp35 ribu.

5. Memprotes pembuatan jembatan penghubung antar kelas karena atapnya menggunakan seng bekas.

6. Menagih janji pemberian piagam penghargaan untuk siswa yang mengikuti olimpiade.

7. Menuntut agar kualitas belajar mengajar ditingkatkan, dan menghidupkan kembali ekstrakulikuler yang tidak berjalan.

8. Memprotes toilet untuk siswa yang dinilai tidak layak pakai serta tidak dapat digunakan, serta lapangan upacara yang rusak dan tidak diperbaiki.

9. Memprotes karena organisasi sering tidak berangkat dengan alasan tidak ada dana, kalaupun berangkat menggunakan dana pribadi siswa didik.

10. Memprotes alat-alat olahraga yang rusak dan tak kunjung diperbaiki, serta alat marching band yang tidak layak pakai namun masih digunakan dengan alasan tidak ada dana.

11. Memprotes karena penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah tidak transparan, hanya diketahui oleh Kepala Sekolah saja.

12. Memprotes pihak sekolah yang telah mengancam bahwa apabila siswa tidak membayar uang sumbangan, maka tidak dapat mengikuti ujian.

13. Meminta kejelasan terkait uang pendaftaran ulang bagi siswa baru yang laki-laki sebesar Rp 984.000, dan perempuan sebesar Rp 974.000, tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu.