Keuntungan batubara tidak sebanding dampak kerusakan alam

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup menginginkan penggunaan batubara sebagai sumber energi harus dihentikan karena tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang dihasilkan oleh komoditas pertambangan tersebut.

"Keuntungan daerah penghasil batubara tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan," kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yuyun Harmono dalam rilis, Kamis.

Menurut Yuyun, dirinya tidak sepakat dengan pernyataan kalangan industri batubara yang menyatakan bahwa komoditas ini sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan menyumbang devisa negara.

Hal itu, ujar dia, karena nyatanya kerugian negara akibat buruknya tata kelola tambang batubara dan dampak lingkungan seperti banjir, longsor, pencemaran air dan udara bisa mencapai berkali-kali lipat dari pendapatan negara.

Hasil perhitungan Walhi Jambi sejak tahun 2010 hingga 2013 misalnya, memperkiraan potensi kerugian daerah akibat bencana ekologis seperti tanah longsor dan banjir mencapai Rp50,46 miliar lebih. Padahal dari sektor tambang, royalti yang masuk ke Provinsi Jambi hanya mencapai Rp10 miliar.

Sementara itu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu menyebutkan, polusi udara dari pembangkit listrik tenaga batubara di Asia Tenggara telah berkontribusi pada 20.000 kematian dini per tahun.

"Jika rencana pembangunan PLTU-PLTU baru berjalan, diperkirakan angka ini bisa meningkat hingga 70.000 dari bermacam penyakit seperti kanker paru-paru, stroke, serta penyakit pernafasan," ucapnya.

Menurut Bondan, faktor eksternalitas semacam ini tidak pernah dimasukkan dalam perhitungan harga batubara yang diklaim murah oleh pemerintah dan pelaku industri batubara.

LSM menilai bahwa ketergantungan akan ekspor bahan mentah terutama barubara juga disebakan karena beban utang luar negeri pemerintah, terutama dalam bentuk valuta asing.

Untuk itu, mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk mengakhiri model pembangunan ekonomi yang menggantungkan pada utang dan ekspor komoditas khususnya batubara.

Selain itu, LSM lingkungan hidup itu juga mendesak pemerintah untuk membuat peta jalan transisi energi berkeadilan menuju energi terbarukan dengan menjamin peran rakyat sebagai produsen sekaligus konsumen energi terbarukan.