
Perkuat peran TRGD di tujuh provinsi

...Rncana memperkuat peran TRGD di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua telah disetujui Menteri Keuangan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...
Pekanbaru (ANTARA News Sumsel) - Badan Restorasi Gambut mendorong Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang telah dibentuk di tujuh provinsi untuk intervensi agar lebih berperan dalam melakukan pemulihan gambut.
"2018 pelaksanaan (restorasi gambut) yang melakukan pemerintah provinsi melalui TRGD," kata Kepala BRG Nazir Foead kepada Antara di Pekanbaru, Jumat.
Nazir mengatakan rencana memperkuat peran TRGD di tujuh provinsi intervensi BRG diantaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua tesebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selama ini, dia mengatakan upaya restorasi atau pemulihan gambut dilakukan oleh tim BRG dari Jakarta. Dia menilai, upaya restorasi tersebut tidak efesien, terutama dari segi anggaran serta pelaksanaan.
"Dari Jakarta terlalu jauh. Kemudian yang mengerti keadaan lokal itu sepenuhnya pemerintah provinsi," ujarnya.
Selain itu, lulusan University of Gottingen Jerman itu juga mengatakan bahwa tugas BRG akan berakhir pada 2020 mendatang menjadi alasan lain memperkuat peran TRGD.
Dia berharap, dengan memperkuat peran TRGD tersebut, nantinya program pemulihan gambut dapat terus dilakukan ketika BRG menyelesaikan tugas dua tahun mendatang.
"Jadi kita siapkan rekan-rekan Pemprov, ketika BRG tidak ada kegiatan restorasi sudah menjadi kegiatan tahunan di Provinsi dan Kabupaten," ujarnya.
Untuk merealisasikan upaya tersebut, dia menuturkan pihaknya tengah merumuskan petunjuk teknis dengan melibatkan KLHK. Selanjutnya, BRG juga mempersiapkan kelembagaan serta sumber daya manusia (SDM) pendukung restorasi di TRGD masing-masing provinsi.
Peningkatan SDM tersebut juga melibatkan ahli Indonesia serta dari Finlandia. Masing-masing TRGD akan mengirim perwakilan untuk mengikuti pelatihan yang digelar dua kali dengan durasi sepekan. Angkatan pertama program pelatihan itu akan dilakukan pada Mei mendatang.
"Ketika secara kelembagaan dan kapasitas siap. Mulailah mekanisme tugas bantuan. Dipa anggaran BRG diberikan ke provinsi," ujarnya.
Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Yudi Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
