Izin BPR Palembang segera keluar

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Ketua Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan Patahuddin mengatakan izin Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Palembang segera dikeluarkan karena sejumlah persyaratan prinsip jasa keuangan sudah terpenuhi.

"Target saya sebelum tutup tahun ini izin sudah keluar, karena prosesnya sudah berlangsung lama sekali, hampir 1,5 tahun," kata Patahuddin yang dijumpai seusai peluncuran tabungan Simpanan Pelajar di SMA Negeri 10 Palembang, Rabu.

Ia mengatakan, berbagai persyaratan sudah dipenuhi itu diantaranya, BPR Palembang sudah terpisah dari pengelolaan BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, kemudian telah diperkuat dengan payung hukum berupa peraturan daerah sebagai bentuk persetujuan DPRD.

OJK sebelumnya meminta dipisahkan karena manajemen PT SP2J dinilai kurang sehat sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada pengelolaan BPR Palembang.

"Mendirikan industri jasa keuangan itu tidak bisa semaunya ada aturan yang cukup ketat di dalamnya, karena jika sudah memiliki izin maka bisa menghimpun dana masyarakat. Artinya ada tanggung jawab yang besar di dalamnya," kata dia.

Terkait rencana pendirian BPR Palembang sendiri, ia menilai sudah ada keseriusan dari Pemkot Palembang untuk mengelola bisnis sektor jasa keuangan ini yang diperlihatkan dari laporan-laporan keuangan terkait modal, aset, dan susunan jajaran direksi.

"Maunya OJK setelah dikeluarkan izin sudah tidak ada masalah lagi, walaupun OJK tetap mengawasinya sesuai fungsi lembaga pengawas dan pelindung konsumen," kata dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wali Kota Palembang Harnojoyo (saat ini Wali Kota) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan wilayah Sumatera Selatan terkait rencana pendirian BPR.

Tes ini untuk menilai komitmen pemerintah kota dalam mendirikan BPR Palembang Jaya.