KPU: data pemilih harus ditangani dengan baik

Kamis, 9 Juli 2015 18:53 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Antarasumsel.com/Grafis)

Baturaja (ANTARA Sumsel) - Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan menilai bahwa data pemilih jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi alasan bagi calon kepala daerah mengajukan gugatan atas hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Sumsel, Heny Susantih pada sosialisasi pemutakhiran data dan daftar pemilih calon bupati dan Wakil Bupati OKU 2015, di Baturaja, Kamis.

Menurut dia, dalam isu nasional bahwa data pemilih untuk Pilkada serentak, merupakan salah satu untuk memudahkan gugatan dari calon terutama yang tidak terpilih, sehingga pemutakhiran data harus dilakukan secara benar dan serius.

"Misalkan Pilkada di OKU, kalau peserta lebih dari dua pasangan, yang menang satu dan kalah banyak, sehingga data pemilih jadi potensi bulan-bulanan calon tidak terpilih sebagai alasan protes," ungkapnya.

Ia mengatakan, sesuai agenda dalam tahapan Pilkada ini, pencocokan dan penelitian data pemilih dari 15 Juli-19 Agustus. Diakuinya, dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di lapangan, tidaklah mudah, namun sebagai tugas dan tanggung jawab khususnya petugas di tingkat bawah (PPK dan PPS), serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan ujung tombak harus bekerja maksimal.

"Kita tidak punya calon independen, dan bisa fokus untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Kalau ada pasti saat ini sibuk melakukan verifikasi faktual," katanya.

Menurut Heny, Pilkada serentak 2015 banyak tantangan, karena ada yang menginginkan Pilkada ditunda dan pihak-pihak ini gencar menyerang KPU guna melancarkan tujuannya.

"Tapi saya melihat di KPU OKU, sudah sangat siap untuk menyelenggarakan Pilkada,"kata Heny.

Sementara, Ketua KPU OKU, Naning Wijaya mengharapkan petugas di bawah untuk bekerja maksimal terutama dalam hal pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari.

KPU, PPK, PPS terutama ujung tombak yakni PPDP, semua mesti sinergi dan terus berkoordinasi, katanya.

Menurut Naning, PPDP harus selalu berkoordinasi dengan kelurahan/desa, karena tidak menutup kemungkinan data di tempat lain ada pada tempatnya bekerja atau begitu juga sebaliknya.

Ia menyebutkan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, melibatkan 181 PPK (ketua dan anggota yang membidangi) serta 157 ketua PPS.

Panitia Pengawas Pemilu OKU, akan terus mengawal ketat proses pemutahiran data pemilih guna meminimalisir adanya masyarakat yang tidak terdata pada Pilkada Desember nanti.

"Agenda kami saat ini masih rekrutman anggota Panwascam, sedangkan tahapan yang dilakukan KPU akan mengawal ketat pemutakhiran data," ujarnya.