Kadin usulkan tarik pajak infrastruktur

Sabtu, 2 November 2013 21:10 WIB

Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto. (Foto Antarasumsel.com/13/Feny Selly/Aw)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar memberlakukan pajak untuk infrastruktur, supaya dapat memperlancar lajunya bisnis yang dilaksanakan para pengusaha.

"Sekarang ini sudah terjadi kemacetan sehingga perbaikan dan penambahan infrastruktur seperti jalan perlu segera dilaksanakan," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto kepada wartawan usai rapat pimpinan nasional Kadin se-Indonesia di Palembang, Sabtu.

Rapimnas yang dihadiri seluruh perwakilan Kadin se-Indonesia itu dibuka Menko Perekonomian Hatta Rajasa dilaksanakan di Palembang, Jumat hingga Sabtu.

Lebih lanjut dia mengatakan, memang untuk membenahi dan penambahan jalan membutuhkan dana cukup besar.

Jadi usulan tersebut merupakan salah satu jalan keluar untuk mendapatkan dana tambahan dalam perbaikan dan penambahan jalan.

Dia mengatakan, untuk pajak infrastruktur itu di antaranya diberlakukan tambahan biaya bagi masyarakat yang akan membeli kendaraan baru.

Nanti dananya itu dapat digunakan untuk perbaikan atau penambahan jalan yang ada di Indonesia.

Selain penambahan pajak infrastruktur, pihaknya juga mengusulkan untuk mencabut subsidi BBM.

Subsidi BBM itu nantinya akan digunakan untuk perbaikan dan penambahan infrastruktur yang ada.

Hal ini karena subsidi BBM sekarang ini dinilai belum tepat sasaran, jadi bila digunakan untuk perbaikan infrastruktur bisa dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat, katanya.

Sejumlah usulan tersebut yang dihasilkan dalam rapat pimpinan nasional Kadin di Palembang.

Sementara mengenai bantuan bagi pengusaha kecil, pihknya telah mengucurkan dana untuk usaha kecil dan menengah.

Yang jelas, Kadin menginginkan agar pertumbuhan ekonomi semakin berkembang sekaligus kesejahtertaan masyarakat meningkat, katanya.