BKKBN: pemkab/pemkot berikan data akurat

Rabu, 14 Agustus 2013 18:22 WIB

Perwakilan Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat Chamnah Wahyuni (Foto Antarasumsel.com/13/Dolly Rosana)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meminta pemerintah kabupaten/kota memberikan data akurat sesuai kenyataan di lapangan dalam telaah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Semester I (Januari-Juni) 2013.

"Laporkan saja yang sebenar-benarnya apalagi beberapa waktu lalu setiap daerah telah melakukan kegiatan pendataan keluarga," kata perwakilan Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat Chamnah Wahyuni di Palembang, Rabu.

Dengan begitu maka langkah yang akan diambil pemerintah pusat bakal tepat sasaran dan sesuai dengan upaya menekan angka pertambahan penduduk," katanya dalam sambutan membuka kegiatan telaah program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) semester I (Januari-Juni) 2013 Provinsi Sumsel.

Ia tak membantah bahwa program KKB dalam sepuluh tahun terakhir mengalami stagnasi dengan mencatat angka Total Fertility Rate (TFR) yakni 2,6 (dalam 10 orang wanita usia subur terdapat 26 orang anak yang dilahirkan) berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012.

"Penerapan program KKB mendapatkan tantangan besar karena terdapat jurang pemisah antara masyarakat yang sudah mengatahui dengan yang mau melaksanakannya. Jika ditanya tentang KB maka bisa dipastikan semua akan tahu, tapi pada kenyataannya ketika pelaksanaan hanya mencatat angka 57,9 persen dari total pasangan usia subur," ujar Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat ini.

Keikutsertaan KB di Indonesia hanya 57,9 persen itu lantaran dalam lima tahun terakhir hanya meningkat sebesar 0,5 persen, sementara target Millennium Development Goals (MDG`s) pada tahun 2015 harus mencapai 65 persen.

Sementara itu, terkait dengan performa Sumsel, menurutnya, termasuk salah satu provinsi yang cukup membanggakan dari segi pelaksanaan program KKB di Indonesia meski masih mencatat TFR sebesar 2,8.

"Sumsel dikenal sebagai provinsi yang aktif dalam berbagai kegiatan KKB hingga ke kabupaten/kota lantaran mendapat dukungan penuh dari gubernur dan bupati/wali kota. Ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah pusat," katanya.

Menurutnya, hanya melalui dukungan pemerintah di tingkat kabupaten/kota daerah maka akan seiring dengan target pemerintah pusat, mengingat Sumsel sendiri masuk dalam 10 provinsi penyangga keberhasilan program KKB.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel Sri Rahayu mengatakan senantiasa melakukan pendekatan dengan pemerintah kabupaten/kota mengingat program KKB ini menjadi tanggung jawab bersama dan tak sebatas pemerintah pusat.

Ia memastikan seluruh kabupaten/kota di Sumsel memberikan dukungan secara nyata untuk keberhasilan program KKB itu.

"BKKBN tidak bisa bekerja sendiri mengingat program KKB ini telah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota artinya pemerintah pusat tidak lagi membiayai kegiatan di lapangan. Namun, terkadang hal itu tidak mudah diterapkan di tingkat daerah, sehingga perlu adanya suatu pendekatan untuk memberikan pemahaman ke para pejabat daerah untuk mau turut bekerja," katanya.

Ia menambahkan bahwa sebagai upaya untuk menyukseskan program KKB itu dan memancing keikutsertaan berbagai pihak maka pemerintah pusat telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp4,5 miliar pada 2013 untuk berbagai kegiatan operasional KB di Sumsel.

"Dana ini pemerintah pusat ini sangat terbatas karena jumlah desa di Sumsel saja mencapai 3.212 desa dengan kekuatan petugas lapangan KB hanya untuk dari kalangan 680 org dan tenaga sukarela 541 orang. Sekali lagi, sangat dibutuhkan peran dari pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana dari APBD daerahnya sendiri," katanya.

Menurut Asisten III Pemerintah Provinsi Sumsel Ahmad Najib pemerintah daerah siap memberikan dukungan pada setiap kegiatan BKKBN Sumsel dalam menyukseskan program KKB.

"Dalam setiap kunjungan gubernur ke kabupaten/kota selalu diingatkan kepada pejabat setempat untuk aktif dalam upaya menekan angka pertumbuhan penduduk. Karena, masalah KB ini bukan hanya sebatas slogan dua anak cukup tapi menyangkut masalah kependudukan yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat," ujarnya.

BKKBN Provinsi Sumatera Selatan menelaah pelaksanaan program KKB dalam rapat koordinasi bersama perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah KB dari 14 kabupaten/kota untuk mengevaluasi kinerja serta pencapaian yang telah dilakukan BKKBN Sumsel dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota terhitung Januari-Juni 2013.

"Hasil telaah ini akan dilaporkan ke tingkat pusat, sehingga akan diketahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada tiap-tiap daerah," katanya.