Masyarakat desa berperan merestorasi ekosistem

Selasa, 2 Juli 2013 20:47 WIB

Ilustrasi (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

...Dimensi manusia dalam pengelolaan restorasi ekosistem bagi saya bagimana memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem...

Bogor (ANTARA Sumsel) - Masyarakat desa dalam satu kawasan hutan produksi memiliki peran dalam upaya merestorasi ekosistem, hal ini disampaikan oleh Prof Ervizal A.M Zuhul guru besar Konservasi Tanaman Obat, Institut Pertanian Bogor dalam diskusi ilmiah tentang Aspek Dimensi Manusia Dalam Pengelola Restorasi Ekosistem, di Kampus IPB Dramaga Bogor, Selasa.

"Dimensi manusia dalam pengelolaan restorasi ekosistem bagi saya bagimana memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem," katanya dalam diskusi tersebut.

Menurut Prof Zuhul, konflik lahan yang terjadi saat ini sebagai salah satu akibat dari mengabaikan peran masyarakat setempat dan mengeyampingkan aturan yang ada.

"Kita ini sudah dijajah, dalam hutan pun kita dijajah. Harusnya masyarakat yang dilibatkan tapi justru menjadi lawan," katanya.

Diskusi ilmiah tentang Aspek Dimensi Manusia Dalam Pengelolaan Restorasi Ekosistem diselenggarakan oleh Yayasan Burung Indonesia bekerjasama dengan IPB.

Dalam diskusi ini membahas tentang restorasi ekosistem yang menghadirkan pembicara Dr. Soeryo Adiwibowo, Prof. Endriatmo Sutarto, Dr. Didik Suharjito, Prof. Hariadi Kartodiharjo, dan perwakilan dari PT. REKI serta Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Anas Mifta Fauzi.

Diskusi tersebut memaparkan tentang Restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem merupakan upaya untuk mengembalikan unsur hayati yakni flora dan fauna serta non-hayati yakni tanah dan air pada suatu kawasan dengan jenis asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Fahrul Amama dari Burung Indonesia menjelaskan, tantang terbesar bagi upaya restorasi ekosistem adalah permasalahan konflik lahan. Hingga saat ini belum ada cara dan strategi efektif yang diusulkan oleh para pihak terkait bagaimana menyelesaikan konflik lahan ini secara tuntas.

Berbagai aspek dan tantangan terkait aspek dimensi manusia khususnya konflik lahan pada areal IUPHHK-RE (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem) menjadi perhatian banyak pihak.

"Konflik Lahan yang dialami PT REKI misalnya, berdampak pada menurunnya dukungan Kementerian Kehutanan dan para pihak terhadap kebijakan IUPHHK-RE," ujarnya.

Restorasi Ekosistem (RE), katanya, dipandang sebagai salah satu inovasi terbaik di dunia dan Indonesia saat ini dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan produksi dan perlindungan flora dan faunanya serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Konsep RE, lanjut Fahrul, merubah pandangan bahwa hutan hanya berbasis single product (wood) menjadi multi use products. Kebijakan restorasi ini terlahir dari: i) kekhawatiran akan hilangannya hutan alam di kawasan hutan produksi, ii) pengelolaan HPH yang tidak berkelanjutan, dan iii) perubahan hutan alam menjadi peruntukan lainnya.

"Pada intinya, inisiatif ini bertujuan untuk menyelamatkan dan memulihkan hutan alam di kawasan hutan produksi di Indonesia yang saat ini mengalami tekanan yang sangat berat," katanya.

Fahrul mengatakan, dalam rangka menggali secara lengkap peranan aspek dimensi manusia dalam pengelolaan restorasi ekosistem dan dukungan kebijakan IUPHHK-RE, maka perlu dilakukan diskusi, khususnya dengan para akademisi.

"Ini merupakan diskusi ilmiah seri kedua bersama IPB, dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis berbagai solusi alternatif, serta berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang penyelesaian konflik di kawasan hutan terutama IUPHHK-RE," katanya.

Harapan dari hasil diskusi, lajut Farul, adalah para pihak dapat mengidentifikasi dan menganalisis bersama mengenai Aspek Dimensi Manusia Dalam Kebijakan Restorasi Ekosistem.