Akselarasi program KB butuh pengelola keuangan handal

Jumat, 1 Maret 2013 18:38 WIB

Pertemuan bidang kesekretariatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumsel (BKKBN) di Palembang, 26-26 Februari 2012, bertujuan meningkatkan kompetensi para perencana program dan pengelola keuangan provinsi dan Satuan Kerja Perangkat

Palembang (Antara Sumsel) - Akselasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana membutuhkan perencana dan pengelola keuangan yang handal untuk mencapai target Millennium Development Goals 2015, serta menyikapi hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012.

"Tantangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) pada masa mendatang semakin berat sehingga mengharuskan perencana program dan pengelola keuangan bekerja penuh tanggung jawab serta handal," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Sri Rahayu di Palembang, Jumat.

Ia mengemukakan, sejumlah data yang dihasilan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukan terjadi penurunan terhadap beberapa indikator.

Sumsel sendiri mengalami kenaikan angka Total Fertility Rate/TFR (angka rata-rata wanita subur usia subur yang melahirkan anak) dari 2,7 menjadi 2,8.

Keadaan itu menjadi tantangan sendiri bagi BKKBN Sumsel dalam mewujudkan target Millennium Development Goals (MDGs) yang mematok angka TFR 2,1 pada 2015.

Untuk itu, pihaknya mengadakan pertemuan bidang kesekretariatan di Palembang, 26-26 Februari 2013, dengan diikuti 81 orang yang merupakan sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KB, BP dan Perencana Bidang BKKBN Provinsi, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Materil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Sementara, para pemateri berasal dari Biro Keuangan BKKBN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumsel, Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Sumsel, serta Dinas Kesehatan Sumsel.

Materi yang disajikan yaitu evaluasi program dan anggaran, langkah-langkah operasional KB/KR 2013, grand desain pengendalian kuantitas penduduk Sumsel, arahan dan kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Kepedudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Pemerintah Provinsi Sumsel 2013.

Kemudian, sinkronisasi program dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah KB dan Dinas Kesehatan tingkat kabupaten/kota, tata cara pembukuan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi, pengelolaan tertib adminstrasi gudang, aplikasi pembukuan.

Serta, tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN 2013, peraturan perpajakan terkini, tata cara penyusunan laporan F/V.

"Pengelolaan Program KKB memerlukan dukungan tertib administrasi keuangan dan perbekalan. Tak hanya itu, para pengelola harus memiliki integritas tinggi, berpedoman kepada aturan yang berlaku, profesional, serta jujur yang tercermin dalam sikap keseharian," katanya.

Khususnya kepada sekretaris SKPD KB di kabupaten/kota, ia mengingatkan, dalam menyusun program memperhatikan sinkronisasi dengan kegiatan provinsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian dana.

"Pengelolaan yang baik harus dimulai dari perencanaan yang baik, yang berbasis kinerja. Artinya, bukan kegiatan yang apa adanya atau hanya memenuhi plafon anggaran (pagu) saja. Perencanaan harus berdasar pada data basis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.(ADV/DR)