Prabumulih, Sumsel (ANTARA) - Pemerintah Kota Prabumulih melalui Pj Sekretaris Daerah, Aris Priadi didampingi Asisten III Amilton, menghadiri rapat virtual terkait penyelesaian penataan tenaga Non-ASN di instansi pemerintah daerah.
Rapat yang berlangsung secara virtual ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta dihadiri oleh Menteri PANRB dan Kepala BKN RI.
Dalam rapat tersebut, para pemangku kebijakan membahas langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Dari Kota Prabumulih, turut hadir beberapa pejabat terkait, seperti Kepala BKPSDM, Kepala Bagian Organisasi, dan perwakilan dari BKD Kota Prabumulih.
Acara ini berlangsung di Ruang Virtual Diskominfo di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih. Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penataan tenaga Non-ASN dapat dilakukan secara terencana, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pj Sekretaris Daerah Kota Prabumulih Aris Priadi menyampaikan bahwa keikutsertaan Kota Prabumulih dalam rapat ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.
“Penataan tenaga Non-ASN ini menjadi salah satu prioritas untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penataan tenaga Non-ASN dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah.
Rapat yang berlangsung secara virtual ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta dihadiri oleh Menteri PANRB dan Kepala BKN RI.
Dalam rapat tersebut, para pemangku kebijakan membahas langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Dari Kota Prabumulih, turut hadir beberapa pejabat terkait, seperti Kepala BKPSDM, Kepala Bagian Organisasi, dan perwakilan dari BKD Kota Prabumulih.
Acara ini berlangsung di Ruang Virtual Diskominfo di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih. Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penataan tenaga Non-ASN dapat dilakukan secara terencana, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pj Sekretaris Daerah Kota Prabumulih Aris Priadi menyampaikan bahwa keikutsertaan Kota Prabumulih dalam rapat ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.
“Penataan tenaga Non-ASN ini menjadi salah satu prioritas untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penataan tenaga Non-ASN dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah.