Pangkalpinang, Babel (ANTARA) -
Semua pemerintah daerah bergerak untuk menekan angka inflasi serta menjamin kestabilan ekonomi di daerah masing-masing.
Salah satunya melalui langkah dan gerak berasama alam menjamin rantai pasok pangan serta edukasi budaya konsumsi masyarakatnya.
Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu bersama bupati dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Babel menyepakati 13 butir dalam upaya mengendalikan inflasi daerah.
"Kesepakatan ini sebagai bentuk sinergisitas antara pj gubernur dengan bupati dan wali kota untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha, liburan sekolah, dan dampak El Nino," kata Suganda di Pangkalpinang, Babel, Kamis.
Ia mengatakan ke-13 kesepakatan dalam pengendalian inflasi itu adalah melakukan pemantauan berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan stabilisasi melalui operasi pasar bekerja sama dengan Bulog, distributor, pedagang besar, dan petani, dan peternak di masing-masing daerah.
Selain itu, mengembangkan sentra produksi komoditas tertentu yang bergejolak, seperti bawang merah dan cabai agar dapat dikembangkan di wilayah Bangka Belitung, sehingga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah dan melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak atau konsekuensi atas kebijakan dalam menaikkan tarif jasa layanan publik yang berada dalam kewenangannya, sehingga tidak mendorong peningkatan inflasi lebih lanjut.
Selanjutnya, secara bersama-sama agar terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak, sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik; mempercepat serapan belanja daerah; dan mendukung penyediaan layanan publik sesuai dengan sasaran kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan lainnya adalah meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengendalian inflasi sehingga akuntabel secara keuangan dan kinerja; berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; dan pemberian fasilitasi pemenuhan pelayanan pendidikan 12 tahun.
Selain itu, Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah daerah mengembangkan klaster komoditas pangan hortikultura; mempersingkat jalur distribusi barang pokok penting; meningkatkan frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi gubernur dengan bupati/walikota di kabupaten/kota secara bergantian; dan pemerintah provinsi memfasilitasi kerja sama antardaerah kabupaten/kota dan instansi vertikal se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Kita semua harus siap untuk menghadapi risiko peningkatan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha, memasuki masa liburan sekolah dan menghadapi tahun ajaran baru 2023/2024 dan dampak perubahan iklim El Nino selama musim kemarau tahun ini," katanya.
Semua pemerintah daerah bergerak untuk menekan angka inflasi serta menjamin kestabilan ekonomi di daerah masing-masing.
Salah satunya melalui langkah dan gerak berasama alam menjamin rantai pasok pangan serta edukasi budaya konsumsi masyarakatnya.
Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu bersama bupati dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Babel menyepakati 13 butir dalam upaya mengendalikan inflasi daerah.
"Kesepakatan ini sebagai bentuk sinergisitas antara pj gubernur dengan bupati dan wali kota untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha, liburan sekolah, dan dampak El Nino," kata Suganda di Pangkalpinang, Babel, Kamis.
Ia mengatakan ke-13 kesepakatan dalam pengendalian inflasi itu adalah melakukan pemantauan berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan stabilisasi melalui operasi pasar bekerja sama dengan Bulog, distributor, pedagang besar, dan petani, dan peternak di masing-masing daerah.
Selain itu, mengembangkan sentra produksi komoditas tertentu yang bergejolak, seperti bawang merah dan cabai agar dapat dikembangkan di wilayah Bangka Belitung, sehingga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah dan melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak atau konsekuensi atas kebijakan dalam menaikkan tarif jasa layanan publik yang berada dalam kewenangannya, sehingga tidak mendorong peningkatan inflasi lebih lanjut.
Selanjutnya, secara bersama-sama agar terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak, sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik; mempercepat serapan belanja daerah; dan mendukung penyediaan layanan publik sesuai dengan sasaran kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan lainnya adalah meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengendalian inflasi sehingga akuntabel secara keuangan dan kinerja; berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; dan pemberian fasilitasi pemenuhan pelayanan pendidikan 12 tahun.
Selain itu, Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah daerah mengembangkan klaster komoditas pangan hortikultura; mempersingkat jalur distribusi barang pokok penting; meningkatkan frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi gubernur dengan bupati/walikota di kabupaten/kota secara bergantian; dan pemerintah provinsi memfasilitasi kerja sama antardaerah kabupaten/kota dan instansi vertikal se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Kita semua harus siap untuk menghadapi risiko peningkatan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha, memasuki masa liburan sekolah dan menghadapi tahun ajaran baru 2023/2024 dan dampak perubahan iklim El Nino selama musim kemarau tahun ini," katanya.