Ogan Komering Ulu, Sumsel (ANTARA) - Penggunaan Kartu Tani di beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, untuk membeli pupuk bersubsidi di kios pengecer belum dapat berjalan dengan baik karena terkendala jaringan internet.
"Seperti di Kecamatan Lengkiti terdapat dua kios pengecer pupuk yang dilengkapi mesin Electronic Data Capture (EDC) terkendala jaringan internet tidak memadai," kata Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian OKU, Syahroni di Baturaja, Selasa.
Menurut dia, kecamatan ini memang jauh dari pusat Kota Baturaja sehingga sulit menjangkau jaringan internet yang menyebabkan mesin EDC untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani tidak berfungsi normal.
Petani yang terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di daerah itu terpaksa masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam membeli pupuk bersubsidi untuk bercocok tanam.
Terkait hal itu, pihaknya telah meminta agen penyalur pupuk untuk menyampaikan masalah tersebut kepada pihak Bank BRI sebagai penyalur Kartu Tani agar dicarikan solusi seperti adanya alat penambahan penguat sinyal.
"Untuk masalah sinyal bukan wewenang kami. Namun kami sudah menyosialisasikan tentang kendala jaringan internet ini agar disampaikan kepada pihak Bank BRI Cabang Baturaja," ujarnya.
Syahroni menambahkan, sejak Kartu Tani mulai difungsikan per 1 Februari 2023 hingga saat ini tercatat sebanyak 380 petani yang melakukan pembelian pupuk bersubsidi di kios pengecer yang tersebar di 13 kecamatan di kabupaten setempat.
"Untuk pupuk bersubsidi tahun ini yang sudah tersalurkan kepada petani yaitu urea 416.500 kilogram (kg) dan NPK sebanyak 425.460 kg," jelasnya.
Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten OKU sendiri pada tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel yaitu untuk urea sebanyak 5.240 ton dan NPK 5.768 ton.
Dia menjelaskan, kebutuhan pupuk ini untuk luas tanam seluas 83.565,33 hektare yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan.
"Untuk kuota pupuk jenis NPK meskipun tidak terlalu banyak, namun ada penambahan dari tahun 2022. Begitu pun urea berkurang sedikit karena ada beberapa komoditas tanaman yang tidak lagi difasilitasi pupuk bersubsidi seperti tanaman sawit dan karet," jelasnya.
"Seperti di Kecamatan Lengkiti terdapat dua kios pengecer pupuk yang dilengkapi mesin Electronic Data Capture (EDC) terkendala jaringan internet tidak memadai," kata Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian OKU, Syahroni di Baturaja, Selasa.
Menurut dia, kecamatan ini memang jauh dari pusat Kota Baturaja sehingga sulit menjangkau jaringan internet yang menyebabkan mesin EDC untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani tidak berfungsi normal.
Petani yang terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di daerah itu terpaksa masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam membeli pupuk bersubsidi untuk bercocok tanam.
Terkait hal itu, pihaknya telah meminta agen penyalur pupuk untuk menyampaikan masalah tersebut kepada pihak Bank BRI sebagai penyalur Kartu Tani agar dicarikan solusi seperti adanya alat penambahan penguat sinyal.
"Untuk masalah sinyal bukan wewenang kami. Namun kami sudah menyosialisasikan tentang kendala jaringan internet ini agar disampaikan kepada pihak Bank BRI Cabang Baturaja," ujarnya.
Syahroni menambahkan, sejak Kartu Tani mulai difungsikan per 1 Februari 2023 hingga saat ini tercatat sebanyak 380 petani yang melakukan pembelian pupuk bersubsidi di kios pengecer yang tersebar di 13 kecamatan di kabupaten setempat.
"Untuk pupuk bersubsidi tahun ini yang sudah tersalurkan kepada petani yaitu urea 416.500 kilogram (kg) dan NPK sebanyak 425.460 kg," jelasnya.
Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten OKU sendiri pada tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel yaitu untuk urea sebanyak 5.240 ton dan NPK 5.768 ton.
Dia menjelaskan, kebutuhan pupuk ini untuk luas tanam seluas 83.565,33 hektare yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan.
"Untuk kuota pupuk jenis NPK meskipun tidak terlalu banyak, namun ada penambahan dari tahun 2022. Begitu pun urea berkurang sedikit karena ada beberapa komoditas tanaman yang tidak lagi difasilitasi pupuk bersubsidi seperti tanaman sawit dan karet," jelasnya.