Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya mitigasi banjir di sejumlah kabupaten yang menjadi sentra produksi pangan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel Bambang Pramono di Palembang, Sabtu, mengatakan, upaya mitigasi dilakukan di antaranya dengan menerjunkan tim penyuluh pertanian ke setiap kabupaten/kota yang menjadi daerah penghasil padi.
Tim penyuluh sejauh ini sudah mendata petani untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di daerah rawan banjir. “Saat ini sudah ada 6.000 hektare yang masuk data asuransi,” kata dia.
Bambang menjelaskan, sekitar 7,2 persen dari total luas sekitar 621.903 Hektare lahan sawah di Sumsel tergolong rawan terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir.
Hal itu lantaran area pertanian itu merupakan lahan rawa-lebak atau tadah hujan. Lokasi berada di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir.
Pemprov Sumsel mencatat, rata-rata pada bulan September ini para petani di tiga daerah tersebut sedang melangsungkan penanaman padi periode kedua, yang berlangsung hingga masa penen pada Desember.
Masa waktu tanam itu berlangsung sejalan dengan masa potensi peningkatan curah hujan yang dapat menggenangi lahan sawah sehingga berpotensi gagal panen.
Bambang memaparkan bahwa tim tersebut membantu petani mengatur waktu penanaman benih atas kondisi peralihan cuaca saat ini, melaksanakan pengecekan kondisi sumber air, baik irigasi, embung, waduk dan sebagainya, begitu juga dengan sarana penyalurannya.
Kemudian, membantu petani memperbaiki atau membersihkan tanggul penahan air, hingga menyiagakan alat berat dan pompa air yang dibantu oleh pemerintah kabupaten masing-masing.
Pemprov Sumsel berharap mitigasi itu dapat tepat guna dan angka produksi padi dengan rata-rata 6 ton gabah kering giling (GKG) per Hektare hingga akhir tahun tidak terganggu.
Pada 2022, Sumatera Selatan menargetkan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 2,9 juta ton dari total areal persawahan seluas 470.603 hektare, yang 72 persen merupakan lahan rawa meliputi lahan pasang surut dan lebak.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel Bambang Pramono di Palembang, Sabtu, mengatakan, upaya mitigasi dilakukan di antaranya dengan menerjunkan tim penyuluh pertanian ke setiap kabupaten/kota yang menjadi daerah penghasil padi.
Tim penyuluh sejauh ini sudah mendata petani untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di daerah rawan banjir. “Saat ini sudah ada 6.000 hektare yang masuk data asuransi,” kata dia.
Bambang menjelaskan, sekitar 7,2 persen dari total luas sekitar 621.903 Hektare lahan sawah di Sumsel tergolong rawan terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir.
Hal itu lantaran area pertanian itu merupakan lahan rawa-lebak atau tadah hujan. Lokasi berada di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir.
Pemprov Sumsel mencatat, rata-rata pada bulan September ini para petani di tiga daerah tersebut sedang melangsungkan penanaman padi periode kedua, yang berlangsung hingga masa penen pada Desember.
Masa waktu tanam itu berlangsung sejalan dengan masa potensi peningkatan curah hujan yang dapat menggenangi lahan sawah sehingga berpotensi gagal panen.
Bambang memaparkan bahwa tim tersebut membantu petani mengatur waktu penanaman benih atas kondisi peralihan cuaca saat ini, melaksanakan pengecekan kondisi sumber air, baik irigasi, embung, waduk dan sebagainya, begitu juga dengan sarana penyalurannya.
Kemudian, membantu petani memperbaiki atau membersihkan tanggul penahan air, hingga menyiagakan alat berat dan pompa air yang dibantu oleh pemerintah kabupaten masing-masing.
Pemprov Sumsel berharap mitigasi itu dapat tepat guna dan angka produksi padi dengan rata-rata 6 ton gabah kering giling (GKG) per Hektare hingga akhir tahun tidak terganggu.
Pada 2022, Sumatera Selatan menargetkan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 2,9 juta ton dari total areal persawahan seluas 470.603 hektare, yang 72 persen merupakan lahan rawa meliputi lahan pasang surut dan lebak.