Palembang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mengingatkan kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk mempercepat belanja modal untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah setelah pandemi COVID-19.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana di Palembang, Minggu, mengatakan, realisasi belanja modal pemerintahan Sumsel mencapai Rp929,16 miliar per Juni 2022 atau hanya 28,44 persen dari pagu anggaran tahun ini.
“Ini sudah pertengahan tahun tapi baru mencapai 28,44 persen. Kami ingatkan pemda-pemda di Sumsel untuk melakukan percepatan untuk belanja modal,” kata dia.
Jika dibandingkan 2021, maka realisasi belanja modal tahun ini juga tergolong rendah. Pada tahun lalu, per Juni 2021 sudah mencapai 36,85 persen dari pagu anggaran atau mampu merealisasikan lebih besar yakni Rp1,5 miliar.
Tak hanya pemda, DJPb juga mengingatkan kementerian dan lembaga untuk menggenjot realisasi penyerapan dana APBN ini.
Baca juga: DJPb: Transfer pemeritah pusat jadi pendapatan utama Sumsel
Sejauh ini, DJPB Sumsel mencatat Kementerian PUPR telah merealisasikan Rp655,95 miliar, disusul Kementerian Perhubungan Rp109,92 miliar, dan Kementerian Pertahanan Rp44,32 persen.
Adapun jenis belanja dari kementerian/lembaga ini di antaranya, untuk jalan, irigasi dan jaringan Rp692,94 miliar, gedung dan bangunan Rp151,44 miliar dan peralatan serta mesin Rp56,36 miliar.
Lydia tak membantah terdapat sejumlah kendala sehingga realisasi belanja modal lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dikarenakan pada tahun anggaran 2021 terdapat pekerjaan yang selesai di tahun anggaran 2020, tetapi pembayaran termin terakhir di-carry over ke awal TA 2021.
Ini salah satunya terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp491,4 miliar.
Kemudian, proses PBJ (Belanja Modal) yang tidak sesuai rencana, terjadi gagal lelang, pihak ketiga yang menunda pengajuan dokumen tagihan negara kepada PPK.
Baca juga: DJPb ingatkan kabupaten/kota di Sumsel tingkatkan serapan APBN, capaian belum 50 persen
Selain itu, masih terdapat kegiatan yang proses lelang dan kegiatan yang menunggu petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga.
Hingga Juni 2022 diketahui realisasi belanja daerah (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial) di Sumsel Sumsel baru mencapai 28,34 persen atau Rp11,25 triliun.
Realisasi belanja daerah tersebut berasal dari pagu belanja tahun 2022 sebesar Rp39,7 triliun, belanja pegawai dengan realisasi tertinggi mencapai Rp5,39 triliun.
Adapun realisasi belanja daerah tertinggi yakni oleh Pemerintah Daerah (pemda) Banyuasin sebesar 44,91 persen, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sebesar 43,26 persen dan Palembang sebesar 37,36 persen.
Sementara itu, realisasi belanja terendah tercatat di Kabupaten Lahat yakni 17,63 persen dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 14,63 persen.
DJPb pun berharap pemkab/pemkot di Sumsel dapat memperbaiki kinerjanya pada triwulan III/2022, terutama untuk penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang harus dikawal pada periode tersebut.
Baca juga: Ditjen Perbendaharaan temukan pemda di Sumsel masih salah alokasi APBN
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana di Palembang, Minggu, mengatakan, realisasi belanja modal pemerintahan Sumsel mencapai Rp929,16 miliar per Juni 2022 atau hanya 28,44 persen dari pagu anggaran tahun ini.
“Ini sudah pertengahan tahun tapi baru mencapai 28,44 persen. Kami ingatkan pemda-pemda di Sumsel untuk melakukan percepatan untuk belanja modal,” kata dia.
Jika dibandingkan 2021, maka realisasi belanja modal tahun ini juga tergolong rendah. Pada tahun lalu, per Juni 2021 sudah mencapai 36,85 persen dari pagu anggaran atau mampu merealisasikan lebih besar yakni Rp1,5 miliar.
Tak hanya pemda, DJPb juga mengingatkan kementerian dan lembaga untuk menggenjot realisasi penyerapan dana APBN ini.
Baca juga: DJPb: Transfer pemeritah pusat jadi pendapatan utama Sumsel
Sejauh ini, DJPB Sumsel mencatat Kementerian PUPR telah merealisasikan Rp655,95 miliar, disusul Kementerian Perhubungan Rp109,92 miliar, dan Kementerian Pertahanan Rp44,32 persen.
Adapun jenis belanja dari kementerian/lembaga ini di antaranya, untuk jalan, irigasi dan jaringan Rp692,94 miliar, gedung dan bangunan Rp151,44 miliar dan peralatan serta mesin Rp56,36 miliar.
Lydia tak membantah terdapat sejumlah kendala sehingga realisasi belanja modal lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dikarenakan pada tahun anggaran 2021 terdapat pekerjaan yang selesai di tahun anggaran 2020, tetapi pembayaran termin terakhir di-carry over ke awal TA 2021.
Ini salah satunya terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp491,4 miliar.
Kemudian, proses PBJ (Belanja Modal) yang tidak sesuai rencana, terjadi gagal lelang, pihak ketiga yang menunda pengajuan dokumen tagihan negara kepada PPK.
Baca juga: DJPb ingatkan kabupaten/kota di Sumsel tingkatkan serapan APBN, capaian belum 50 persen
Selain itu, masih terdapat kegiatan yang proses lelang dan kegiatan yang menunggu petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga.
Hingga Juni 2022 diketahui realisasi belanja daerah (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial) di Sumsel Sumsel baru mencapai 28,34 persen atau Rp11,25 triliun.
Realisasi belanja daerah tersebut berasal dari pagu belanja tahun 2022 sebesar Rp39,7 triliun, belanja pegawai dengan realisasi tertinggi mencapai Rp5,39 triliun.
Adapun realisasi belanja daerah tertinggi yakni oleh Pemerintah Daerah (pemda) Banyuasin sebesar 44,91 persen, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sebesar 43,26 persen dan Palembang sebesar 37,36 persen.
Sementara itu, realisasi belanja terendah tercatat di Kabupaten Lahat yakni 17,63 persen dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 14,63 persen.
DJPb pun berharap pemkab/pemkot di Sumsel dapat memperbaiki kinerjanya pada triwulan III/2022, terutama untuk penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang harus dikawal pada periode tersebut.
Baca juga: Ditjen Perbendaharaan temukan pemda di Sumsel masih salah alokasi APBN