Sumsel optimalkan Satgas TPK tekan kasus stunting
Sabtu, 28 Mei 2022 19:44 WIB
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya. (ANTARA/Yudi Abdullah/22)
Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mengoptimalkan Satuan Tugas Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka kasus kekerdilan atau gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis (stunting).
"Dengan mengoptimalkan Satgas TPK yang didukung tenaga bidan, kader PKK, dan kader KB itu, angka stunting yang berada pada posisi 24,8 persen diharapkan bisa ditekan menjadi 14 persen satu atau dua tahun ke depan sesuai target nasional," kata Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, di Palembang Sabtu.
Menurut dia, saat ini masih cukup banyak ditemukan kasus stunting pada anak terutama di daerah pelosok dalam wilayah Sumsel. Melihat kondisi tersebut perlu terus ditingkatkan upaya pencegahannya.
Untuk mencegah kasus kekerdilan itu, pihaknya berupaya menggalakkan program gemar makan ikan karena kadar gizi dan protein pada ikan cukup tinggi dan harganya terjangkau.
Masyarakat di provinsi ini, kata dia, akan terus didorong untuk gemar mengonsumsi ikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi dan protein sehari-hari.
"Dengan banyak mengonsumsi ikan, selain dapat mengatasi masalah kekerdilan dan gangguan kesehatan lainnya, diharapkan pula dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) daerah ini sesuai dengan target yang diharapkan," katanya.
Untuk memotivasi masyarakat provinsi ini terus mengonsumsi ikan lebih banyak lagi agar tingkat konsumsi ikan bisa dipertahankan bahkan lebih tinggi, pihaknya berupaya lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mengonsumsi ikan bagi kesehatan.
"Manfaat mengonsumsi ikan, di antaranya dapat mengurangi depresi, mencegah terserang penyakit jantung, dan memenuhi kebutuhan nutrisi yang dapat mencerdaskan otak," kata Mawardi.
"Dengan mengoptimalkan Satgas TPK yang didukung tenaga bidan, kader PKK, dan kader KB itu, angka stunting yang berada pada posisi 24,8 persen diharapkan bisa ditekan menjadi 14 persen satu atau dua tahun ke depan sesuai target nasional," kata Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, di Palembang Sabtu.
Menurut dia, saat ini masih cukup banyak ditemukan kasus stunting pada anak terutama di daerah pelosok dalam wilayah Sumsel. Melihat kondisi tersebut perlu terus ditingkatkan upaya pencegahannya.
Untuk mencegah kasus kekerdilan itu, pihaknya berupaya menggalakkan program gemar makan ikan karena kadar gizi dan protein pada ikan cukup tinggi dan harganya terjangkau.
Masyarakat di provinsi ini, kata dia, akan terus didorong untuk gemar mengonsumsi ikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi dan protein sehari-hari.
"Dengan banyak mengonsumsi ikan, selain dapat mengatasi masalah kekerdilan dan gangguan kesehatan lainnya, diharapkan pula dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) daerah ini sesuai dengan target yang diharapkan," katanya.
Untuk memotivasi masyarakat provinsi ini terus mengonsumsi ikan lebih banyak lagi agar tingkat konsumsi ikan bisa dipertahankan bahkan lebih tinggi, pihaknya berupaya lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mengonsumsi ikan bagi kesehatan.
"Manfaat mengonsumsi ikan, di antaranya dapat mengurangi depresi, mencegah terserang penyakit jantung, dan memenuhi kebutuhan nutrisi yang dapat mencerdaskan otak," kata Mawardi.
Pewarta : Yudi Abdullah
Editor : Aang Sabarudin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Bapenda Sumsel pastikan tak ada kenaikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor 2026
13 February 2026 23:38 WIB
Pemprov Sumsel terapkan gentengisasi secara bertahap, target awal bangunan pemerintah
13 February 2026 23:36 WIB
Pusri dan Kejati Sumsel perkuat sinergi urusan Perdata dan Tata Usaha Negara
12 February 2026 11:44 WIB
Terpopuler - Info Sumsel
Lihat Juga
BPBD Muara Enim salurkan bantuan logistik untuk korban longsor di Desa Rami Pasai
15 February 2026 11:35 WIB
Bapenda Sumsel pastikan tak ada kenaikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor 2026
13 February 2026 23:38 WIB
Pemprov Sumsel terapkan gentengisasi secara bertahap, target awal bangunan pemerintah
13 February 2026 23:36 WIB