Sumatera Selatan (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang, Sumatera Selatan menyebutkan nilai anggaran usulan kegiatan dari tingkat kecamatan yang masuk melalui sistem E-planing untuk tahun 2023 mencapai Rp4,5 Triliun.
"Besaran nilai tersebut merupakan jumlah akumulasi sebanyak 5.177 usulan kegiatan yang diajukan dari 18 Kecamatan untuk pelaksanaan di tahun 2023 mendatang," kata Kepala Bappeda Litbang Palembang Harrey Hadi di Palembang, Selasa.
Namun, menurut Harrey, besaran nilai tersebut sifatnya masih sementara sebab pihaknya masih menunggu finalisasi proses verifikasi usulan tersebut dari satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selaku yang akan menyelenggarakannya.
"Atau masih ada sekitar 5.011 usulan kegiatan yang belum di verifikasi oleh SKPD, jadi belum bisa dirinci besaran nilai pastinya," kata dia.
Bappeda mengimbau kepada SKPD untuk dapat segera menyelesaikan proses verifikasi usulan kegiatan tersebut, yang diharapkan rampung dalam bulan ini sehingga besaran kebutuhan anggaran dapat dipastikan.
Sebab, kata Harrey, realisasi anggaran untuk menjalankan kegiatan yang diusulkan dan program prioritas lainnya tidak bisa mengandalkan APBD kota saja tapi juga perlu didorong dengan sumber lain, seperti menarik investasi karena kemampuannya terbatas.
Di mana, pendapatan pada kas daerah senilai Rp4,469 triliun sementara kebutuhan belanja Rp4,498 triliun, yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp3,286 triliun, belanjar modal Rp1,192 triliun dan belanja tak terduga senilai Rp20 miliar
"Jadi kami mohon dengan sangat SKPD perhatikan benar E-planing yang masuk dan menyelesaikan verifikasi sehingga datanya valid dan meminta Walikota/Sekda memperhatikan itu untuk merealisasikan program-program pembangunan strategis pada tahun 2023 tersebut," katanya.
"Besaran nilai tersebut merupakan jumlah akumulasi sebanyak 5.177 usulan kegiatan yang diajukan dari 18 Kecamatan untuk pelaksanaan di tahun 2023 mendatang," kata Kepala Bappeda Litbang Palembang Harrey Hadi di Palembang, Selasa.
Namun, menurut Harrey, besaran nilai tersebut sifatnya masih sementara sebab pihaknya masih menunggu finalisasi proses verifikasi usulan tersebut dari satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selaku yang akan menyelenggarakannya.
"Atau masih ada sekitar 5.011 usulan kegiatan yang belum di verifikasi oleh SKPD, jadi belum bisa dirinci besaran nilai pastinya," kata dia.
Bappeda mengimbau kepada SKPD untuk dapat segera menyelesaikan proses verifikasi usulan kegiatan tersebut, yang diharapkan rampung dalam bulan ini sehingga besaran kebutuhan anggaran dapat dipastikan.
Sebab, kata Harrey, realisasi anggaran untuk menjalankan kegiatan yang diusulkan dan program prioritas lainnya tidak bisa mengandalkan APBD kota saja tapi juga perlu didorong dengan sumber lain, seperti menarik investasi karena kemampuannya terbatas.
Di mana, pendapatan pada kas daerah senilai Rp4,469 triliun sementara kebutuhan belanja Rp4,498 triliun, yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp3,286 triliun, belanjar modal Rp1,192 triliun dan belanja tak terduga senilai Rp20 miliar
"Jadi kami mohon dengan sangat SKPD perhatikan benar E-planing yang masuk dan menyelesaikan verifikasi sehingga datanya valid dan meminta Walikota/Sekda memperhatikan itu untuk merealisasikan program-program pembangunan strategis pada tahun 2023 tersebut," katanya.