Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah (pemda) menyiapkan kawasan Labuan Bajo yang nanti akan menjadi lokasi side event (acara sampingan) pada KTT G20.

Menko Luhut menyebut permintaan itu disampaikan sesuai instruksi Presiden Jokowi terkait penyelenggaraan KTT G20 yang akan digelar November 2022 mendatang.

"Tadi malam Pak Presiden memberikan instruksi kepada saya untuk dilaporkan di sini. (Beliau) juga titip, pelaksanaan KTT G20 pada November 2022, nanti side event G20 2022 akan ada beberapa hari di sini. Jadi saya berharap Pak Gubernur dan Pak Bupati, Anda berdua siapkan betul itu," kata Menko saat menyampaikan sambutan di Acara Puncak Bangga Buatan Indonesia-Kilau Digital Permata Flobamora, di Puncak Waringin, Labuan Bajo, NTT, Jumat.

Menko Luhut menyebutkan sejumlah perbaikan yang harus segera dilakukan, termasuk soal kabel-kabel yang harus tertanam di tanah hingga soal pepohonan yang diminta segera ditanam.

Ia pun meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, termasuk Telkom dan PLN, untuk bisa menyelesaikan masalah kabel tersebut.

"Presiden sudah perintahkan itu supaya jadi, jadi harus jadi. Kalau kita tidak bisa laksanakan, ada yang salah dengan kita semua," ujar Menko Luhut.

Ia juga meminta pemda bisa memulai melakukan penanaman pohon agar ketika acara KTT G20 berlangsung tahun depan pohonnya sudah besar dan rimbun.

Tak lupa ia juga mengingatkan soal kebersihan destinasi pariwisata tersebut dan meminta pemda untuk mengajak masyarakat untuk bisa ikut menjaga kebersihan dan keasrian Labuan Bajo.

"Nanti pelabuhannya kita bersihkan. Pak Bupati minta penduduk direlokasi, kemarin Menteri PUPR sudah setuju, kita akan segera eksekusi. Jalan yang 890 km juga akan segera dieksekusi. Jadi pemerintah pusat melakukan porsinya, saya minta pemerintah daerah juga melakukan porsinya. Kita jangan hanya omong saja, do something, kerja keras. Jangan omong-omong banyak, tidak ada gunanya kalau kita tidak ada eksekusinya," ujar Menko Luhut.