Palembang (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo di Palembang, Selasa, mengatakan, petugas yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diwajibkan untuk memantau lokasi-lokasi rawan terbakar sejak sebelum musim kemarau.
"Langsung turun ke lapangan sekarang, jangan tunggu kemarau baru mau pantau. Itu sudah terlambat," kata Doni dalam rapat bersama anggota satgas di Gedung BPBD Sumsel.
Ia mengatakan musim kemarau diperkirakan akan tiba pada April, sementara Maret masuk dalam masa transisi.
Meskipun demikian, pada Maret ini seluruh pemangku kepentingan harus mulai menyiapkan segala sesuatu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan mulai dari sumber daya manusia hingga sarana dan prasarana.
"Sedapat mungkin semua pihak harus berpikir, bagaimana caranya agar tahun ini tidak terbakar," kata dia.
Doni yang baru saja dilantik menjadi Kepala BNPB mengatakan sudah mengindentifikasi persoalan yang menyebabkan karhutla selalu terjadi berulang di Sumatera Selatan dan beberapa provinsi lainnya.
Menurutnya, adanya kultur membuka lahan dengan cara membakar menjadi salah satu penyebabnya.
Untuk itu, BNPB akan mengajukan konsep baru ke pemerintah berupa pemberian edukasi ke masyarakat yang masuk dalam kurikulum sekolah.
Ia mengatakan, pemahaman yang baik dalam mengelola alam ini harus diedukasikan ke masyarakat sejak dini, yakni melalui lembaga pendidikan formal sehingga akan muncul suatu gerakan di masyarakat yang akhirnya menjadi budaya baru.
"Saya ambil contoh pemulihan Sungai Citarum yang dilakukan masyarakat. Ini sudah menjadi suatu gerakan, dan dapat pula dipakai untuk mencegah karhutla. Saya berpikir, bisa saja nanti jika ada warga yang membakar lahan maka akan dikejar sama ibu-ibu pakai sapu lidi," kata Doni.
Jika kesadaran tersebut sudah sangat nyata di masyarakat, katanya, maka keberlangsungan alam dapat terus terjaga.
Namun, harapan ini harus juga didorong dengan konsistensi pemerintah dalam menerapkan peraturan-peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, kata dia.
Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 12 Maret 2019 untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana tersebut.
Seperti diketahui, Sumsel merupakan daerah yang sangat rawan terjadinya karhutla mengingat Sumsel memiliki lahan gambut dengan total luas mencapai 1,4 juta hektare. Terdapat lima kabupaten yang rawan yakni Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim, dan 304 desa.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Selatan mencatat lahan yang terbakar selama kurun 1 Februari-31 Oktober 2018 mencapai 37.362 hektare.
Lahan terbakar yang paling luas terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), mencapai 19.402 hektare, kemudian Kabupaten Banyuasin, mencapai 5.812 hektare, Kabupaten Muara Enim seluas 4.404 hektare dan Kabupaten Ogan Ilir seluas 3.577 hektare
"Langsung turun ke lapangan sekarang, jangan tunggu kemarau baru mau pantau. Itu sudah terlambat," kata Doni dalam rapat bersama anggota satgas di Gedung BPBD Sumsel.
Ia mengatakan musim kemarau diperkirakan akan tiba pada April, sementara Maret masuk dalam masa transisi.
Meskipun demikian, pada Maret ini seluruh pemangku kepentingan harus mulai menyiapkan segala sesuatu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan mulai dari sumber daya manusia hingga sarana dan prasarana.
"Sedapat mungkin semua pihak harus berpikir, bagaimana caranya agar tahun ini tidak terbakar," kata dia.
Doni yang baru saja dilantik menjadi Kepala BNPB mengatakan sudah mengindentifikasi persoalan yang menyebabkan karhutla selalu terjadi berulang di Sumatera Selatan dan beberapa provinsi lainnya.
Menurutnya, adanya kultur membuka lahan dengan cara membakar menjadi salah satu penyebabnya.
Untuk itu, BNPB akan mengajukan konsep baru ke pemerintah berupa pemberian edukasi ke masyarakat yang masuk dalam kurikulum sekolah.
Ia mengatakan, pemahaman yang baik dalam mengelola alam ini harus diedukasikan ke masyarakat sejak dini, yakni melalui lembaga pendidikan formal sehingga akan muncul suatu gerakan di masyarakat yang akhirnya menjadi budaya baru.
"Saya ambil contoh pemulihan Sungai Citarum yang dilakukan masyarakat. Ini sudah menjadi suatu gerakan, dan dapat pula dipakai untuk mencegah karhutla. Saya berpikir, bisa saja nanti jika ada warga yang membakar lahan maka akan dikejar sama ibu-ibu pakai sapu lidi," kata Doni.
Jika kesadaran tersebut sudah sangat nyata di masyarakat, katanya, maka keberlangsungan alam dapat terus terjaga.
Namun, harapan ini harus juga didorong dengan konsistensi pemerintah dalam menerapkan peraturan-peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, kata dia.
Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 12 Maret 2019 untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana tersebut.
Seperti diketahui, Sumsel merupakan daerah yang sangat rawan terjadinya karhutla mengingat Sumsel memiliki lahan gambut dengan total luas mencapai 1,4 juta hektare. Terdapat lima kabupaten yang rawan yakni Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim, dan 304 desa.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Selatan mencatat lahan yang terbakar selama kurun 1 Februari-31 Oktober 2018 mencapai 37.362 hektare.
Lahan terbakar yang paling luas terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), mencapai 19.402 hektare, kemudian Kabupaten Banyuasin, mencapai 5.812 hektare, Kabupaten Muara Enim seluas 4.404 hektare dan Kabupaten Ogan Ilir seluas 3.577 hektare