Palembang (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengevaluasi status ruas jalan yang menjadi tanggung jawabnya dengan melibatkan konsultan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkot Palembang Ahmad Bastari di Palembang, Kamis, mengatakan pelibatan pihak ketiga (konsultan) tak lain agar evaluasi bisa melahirkan kesimpulan yang tepat sehingga upaya mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan jalan menjadi lebih maksimal.

"Kami melakukan evaluasi terhadap SK Wali Kota terkait jalan milik Kota Palembang sehingga pada 2019 kami bisa memaksimalkan pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang," kata dia.

Bastari mengungkapkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota tercatat sekitar 1.200 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang.

Setelah tiga tahun, SK terkait ruas jalan tersebut dapat direvisi, untuk selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, seperti jalan Karim Kadir di Kecamatan Gandus yang sempat menjadi persoalan saat pelaksanaan perbaikan.

"Untuk jalan Karim Kadir itu sudah jalan Provinsi, karena di SK Wali Kota, itu harus diserahkan ke mereka. Hanya saja, karena kondisi jalannya cukup rusak parah, mereka tidak mau menerima, untuk itu kami perbaiki dulu setelah itu baru diserahkan," kata dia.

Sesuai perintah Wali Kota Palembang, pada 2019, Kota Palembang secara bertahap mulai melaksanakan program zero hole atau tanpa lubang untuk seluruh jalan di Kota Palembang.

"Secara bertahap, kami mulai melakukan perbaikan dan peningkatan pada jalan kota, seperti yang akan kami lakukan pada jalan-jalan dengan kerusakan parah, contohnya kerusakan di wilayah Sako," kata dia.

Sejauh ini, progres perbaikan dan pengembangan jalan pada 2018 telah mencapai 90 persen dari target.