Palembang (ANTARA News Sumsel) - Provinsi Sumatera Selatan menargetkan sebanyak 3.000 pekerja konstruksi tersertifikasi pada 2018 untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Tanah Air.
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumsel Sastra Suganda di Palembang, Jumat, mengatakan dari total 200 ribuan pekerja konstruksi di Sumatera Selatan, hanya ada sekitar 12.500 tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi sehingga harus diambil langkah nyata.
"Kami sangat mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menggelar kegiatan sertifikasi serentak bagi 1.600 tenaga kerja di Palembang," kata dia.
Kegiatan "kick off" percepatan uji sertifikasi serentak wilayah Sumatera Selatan itu diselenggarakan di Kantor Balai Besar Sungai Wilayah VIII, Palembang, Rabu (4/4).
"Pemerintah dan berbagai pihak terkait pada dasarnya harus jemput bola jika ingin meningkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikasi. Dapat saja dengan mendatangi lokasi proyek, supaya lebih cepat lagi," kata dia.
Ia mengatakan rendahnya jumlah tenaga kerja yang mengantongi sertifikat keahlian ini lantaran kurangnya pemahaman dan keinginan dari para pekerja itu sendiri. Padahal untuk mendapatkan sertikat ini tidak begitu sulit.
Sementara Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU-PR RI, Syarif Burhanudin mengatakan, sampai dengan tahun 2019 pihaknya menargetkan tiga juta pekerja konstruksi yang disertifikasi.
"Target di tahun ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sedangkan kualitas tenaga kerja konstruksi sebagaimana amanah undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah yang bersertifikat," kata dia.
Ia mengatakan, jika tenaga kerja konstruksinya melaksanakan proyek konstruksi harus menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta tertib melaksanakan standar operasional prosedur (SOP), maka bisa dipastikan pekerjaan konstruksi juga aman dan berkualitas.
"Kementerian PUPR memiliki program percepatan sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode. Untuk tenaga kerja tingkat ahli menggunakan metode `distance learning` atau belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi," kata dia.
Sedangkan untuk tenaga terampil dapat menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan atau (on site project), pelatihan mandiri dan menggunakan fasilitas mobile training unit (MTU).
Peserta uji sertifikasi tahap 1 diikuti oleh 803 orang tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek konstruksi di lingkungan unit organisasi.
(T.D019/E005)
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumsel Sastra Suganda di Palembang, Jumat, mengatakan dari total 200 ribuan pekerja konstruksi di Sumatera Selatan, hanya ada sekitar 12.500 tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi sehingga harus diambil langkah nyata.
"Kami sangat mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menggelar kegiatan sertifikasi serentak bagi 1.600 tenaga kerja di Palembang," kata dia.
Kegiatan "kick off" percepatan uji sertifikasi serentak wilayah Sumatera Selatan itu diselenggarakan di Kantor Balai Besar Sungai Wilayah VIII, Palembang, Rabu (4/4).
"Pemerintah dan berbagai pihak terkait pada dasarnya harus jemput bola jika ingin meningkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikasi. Dapat saja dengan mendatangi lokasi proyek, supaya lebih cepat lagi," kata dia.
Ia mengatakan rendahnya jumlah tenaga kerja yang mengantongi sertifikat keahlian ini lantaran kurangnya pemahaman dan keinginan dari para pekerja itu sendiri. Padahal untuk mendapatkan sertikat ini tidak begitu sulit.
Sementara Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU-PR RI, Syarif Burhanudin mengatakan, sampai dengan tahun 2019 pihaknya menargetkan tiga juta pekerja konstruksi yang disertifikasi.
"Target di tahun ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sedangkan kualitas tenaga kerja konstruksi sebagaimana amanah undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah yang bersertifikat," kata dia.
Ia mengatakan, jika tenaga kerja konstruksinya melaksanakan proyek konstruksi harus menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta tertib melaksanakan standar operasional prosedur (SOP), maka bisa dipastikan pekerjaan konstruksi juga aman dan berkualitas.
"Kementerian PUPR memiliki program percepatan sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode. Untuk tenaga kerja tingkat ahli menggunakan metode `distance learning` atau belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi," kata dia.
Sedangkan untuk tenaga terampil dapat menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan atau (on site project), pelatihan mandiri dan menggunakan fasilitas mobile training unit (MTU).
Peserta uji sertifikasi tahap 1 diikuti oleh 803 orang tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek konstruksi di lingkungan unit organisasi.
(T.D019/E005)