Palembang (ANTARA Sumsel) - Sumatera Selatan masih menunggu dari pemerintah pusat untuk penggunaan voucher pangan sebagai pengganti program beras untuk rakyat miskin atau Raskin.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumatera Selatan Taufik menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai penggunaan voucher pangan sebagai pengganti program beras untuk rakyat miskin di Palembang, Rabu.
Menurut dia, untuk masalah voucher ini baru wacana, karena masih pembahasan di tingkat pusat.
Jadi, pusat memang mempunyai ide kenapa tidak pakai voucher sepert kartu Indonesia sehat (Kis), yang pegang jadi sudah tahu, katanya.
Akan tetapi, ini masih dalam tahap rencana dan mereka masih mengkaji apakah itu bisa dilaksanakan.
"Jadi, kita belum tahu itu. Kita masih menunggu dari pemerintah pusat dari Menko Perekonomian untuk pelaksanaan," ujarnya.
Ia menyatakan, kalau memang dilaksanakan, jelas ada data dari rumah tangga sasaran (RTS) punya kartu, sehingga lebih mudah dalam pelaksanaannya dimana dia mengambil, dan bisa menukar itu.
Kalau sekarang ini harapannya sesuai dengan RTS, walaupun mungkin ada bias sementara pakai voucher lebih tepat sasaran dan mempermudah masyarakat mendapatkan itu, katanya.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumatera Selatan Taufik menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai penggunaan voucher pangan sebagai pengganti program beras untuk rakyat miskin di Palembang, Rabu.
Menurut dia, untuk masalah voucher ini baru wacana, karena masih pembahasan di tingkat pusat.
Jadi, pusat memang mempunyai ide kenapa tidak pakai voucher sepert kartu Indonesia sehat (Kis), yang pegang jadi sudah tahu, katanya.
Akan tetapi, ini masih dalam tahap rencana dan mereka masih mengkaji apakah itu bisa dilaksanakan.
"Jadi, kita belum tahu itu. Kita masih menunggu dari pemerintah pusat dari Menko Perekonomian untuk pelaksanaan," ujarnya.
Ia menyatakan, kalau memang dilaksanakan, jelas ada data dari rumah tangga sasaran (RTS) punya kartu, sehingga lebih mudah dalam pelaksanaannya dimana dia mengambil, dan bisa menukar itu.
Kalau sekarang ini harapannya sesuai dengan RTS, walaupun mungkin ada bias sementara pakai voucher lebih tepat sasaran dan mempermudah masyarakat mendapatkan itu, katanya.