Sumsel berat perbaiki jalan TAA
Selasa, 31 Januari 2012 21:37 WIB
Palembang, (ANTARA News) - DPRD Sumatera Selatan mengusulkan biaya pemeliharaan jalan Tanjung Api-Api ditangani oleh pemerintah pusat, karena besarnya dana untuk memelihara jalan tersebut.
"Kalau pemeliharaan jalan Tanjung Api-Api itu dibebankan di APBD Sumsel, maka banyak pembangunan terhambat, mengingat biaya yang dibutuhkan cukup besar," kata Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, Rozak Amin di Palembang, Selasa.
.
"Kami sudah ke Jakarta menemui Dirjen Bina Pelaksana Wilayah II terkait dengan biaya pemeliharaan jalan Tanjung Api-Api," ujar dia.
Sekarang ini kondisi jalan Tanjung Api-Api itu sudah rusak parah akibat banyaknya kendaraan yang melebihi tonase melintas di jalan tersebut, katanya.
Padahal, lanjutnya, masyarakat Sumsel sendiri belum puas menikmati jalan tersebut. (ANT-SUS)
"Kalau pemeliharaan jalan Tanjung Api-Api itu dibebankan di APBD Sumsel, maka banyak pembangunan terhambat, mengingat biaya yang dibutuhkan cukup besar," kata Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, Rozak Amin di Palembang, Selasa.
.
"Kami sudah ke Jakarta menemui Dirjen Bina Pelaksana Wilayah II terkait dengan biaya pemeliharaan jalan Tanjung Api-Api," ujar dia.
Sekarang ini kondisi jalan Tanjung Api-Api itu sudah rusak parah akibat banyaknya kendaraan yang melebihi tonase melintas di jalan tersebut, katanya.
Padahal, lanjutnya, masyarakat Sumsel sendiri belum puas menikmati jalan tersebut. (ANT-SUS)
Pewarta :
Editor : Yudi Abdullah
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Mourinho puji performa Trent Alexander-Arnold pada posisi baru di Real Madrid
09 September 2026 15:03 WIB
Arus balik Lebaran 2026: Pelayanan Pelabuhan Tanjung Api-Api lancar, 17 kapal disiagakan
25 March 2026 18:58 WIB
BKHIT Sumsel operasi patuh karantina di pelabuhan penyeberangan TAA
11 December 2024 10:00 WIB, 2024
BKHIT Sumsel turunkan empat tim gelar operasi patuh karantina di pelabuhan TAA
11 December 2024 6:50 WIB, 2024
Terpopuler - Polhukam
Lihat Juga
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang pastikan integrasi warga binaan lewat warung informasi
18 September 2026 19:57 WIB
Kasus TPPU eks Jampidsus segera disidangkan, kuasa hukum sebut Febrie kooperatif
16 September 2026 9:16 WIB