Palembang, (ANTARA News) - Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sumatera Selatan tahun 2012 naik 24,23 persen, atau menjadi Rp8,9 triliun dari tahun sebelumnya Rp7,1 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Moch Atlap Noor Syamsoe, di Palembang, Jumat mengatakan sebanyak 659 DIPA dengan total Rp8,9 triliun diserahkan kepada perwakilan pemerintah pusat di Palembang, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi dan pemkab serta pemkot.

DIPA langsung diserahkan kepada kuasa pengguna anggaran satuan kerja yang hari ini dikumpulkan di Pemprov Sumatera Selatan, kata dia.

Ia menjelaskan, setiap lembaga yang telah menerima DIPA diharapkan segera melaksanakan program telah mereka ajukan sebelumnya, sehingga penyerapan anggaran bisa terlaksana tepat waktu karena selama ini sering terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun.

Kondisi itu, hampir terjadi setiap tahun akibat lemahnya perencanaan dan tidak siapnya satuan kerja menyusun anggaran, terlambatnya penunjukan pejabat bendahara dan lebahnya regulasi pengaturan barang dan jasa, serta tidak lengkapnya aturan dan prosedur terutama penyaluran dana bantuan operasional sekolah, ujar dia.

Menurut dia, guna mendorong penyerapan anggaran lebih cepat pemerintah memberikan penghargaan dan sanksi bagi pemerintah daerah terhadap kemampuan mereka dalam mengelola keuangan.

Pengawasan penyerapan anggaran juga dilaksanakan secara terus menerus sampai pertanggungjawaban anggaran, tambah dia.

Ia mengatakan, selain terjadi kenaikan DIPA, rekapitulasi alokasi dana transfer langsung ke rekening daerah tahun 2012, juga naik sampai 30,68 persen menjadi Rp12,8 triliun dari sebelumnya Rp9,8 triliun.

Kenaikan tersebut, tentunya untuk mendukung kelancaran program pemerintah baik pusat maupun daerah, kata dia.

Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin mengatakan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran merupakan komitmen harus dibuktikan pemerintah daerah, guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai yang ditargetkan tahun 2012 sebesar 6,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi juga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sampai 11 persen, dan setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap sebanyak 450 ribu lapangan pekerjaan, ujar dia.

Dia menambahkan, guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan itu, SKPD di daerah diminta untuk menyusun rencana penyerapan dana dan pengadaan barang/jasa secara sistematis sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun.

Pemprov juga berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada SKPD di kabupaten/kota, guna mendorong penyerapan anggaran lebih cepat, tambah dia.(ANT-037)