#RAPERDA PELAYANAN PUBLIK

Kumpulan berita raperda pelayanan publik, ditemukan 24 berita.

Dorong terbentuknya 1.500 Posbankum, Kakanwil Kemenkum Sumsel Temui Wakil Bupati Ogan Ilir

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Agato P. P. Simamora melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardhani di Indralaya, Senin (19/5). untuk memperkuat sinergi dalam ...

Kemenkum Sumsel harmonisasi lima raperda dan raperkada Kabupaten OKI

Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan mengharmonisasi lima rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada) Kabupaten Ogan Komering ...

Kemenkumham Sumsel fasilitasi raperda disabilitas berbasis HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan(Sumsel) memfasilitasi pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) penyandang disabilitas berbasis hak asasi ...

Pj Bupati Muba hadiri paripurna, delapan Fraksi DPRD Muba sampaikan pandangan umum

Setelah menyampaikan penjelasan Raperda Tentang APBD (R-APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025. Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi, kembali menghadiri Rapat Paripurna ...

APBD Perubahan Kabupaten OKU capai Rp1,2 triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan tahun anggaran 2023 meningkat 14,69 persen atau mencapai Rp1,2 triliun. Hal itu dikatakan ...

APBD Perubahan OKU Timur 2023 menjadi Rp2,2 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar 24,6 persenmenjadi Rp2,2 triliun. Bupati OKU Timur ...

Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Sumsel TA 2023

Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya menghadiri dan mendengarkan Rapat Paripurna LXVII (67) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD ...

Kemenkumham Sumsel segera mewujudkan Unit Keimigrasian di Prabumulih

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan segera mewujudkan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kota Prabumulih untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. ...

Delapan fraksi setujui empat Raperda Kota Palembang

Delapan fraksi DPRD Kota Palembang terdiri dari PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai Nasional Demokrat ...

DPRD Sumsel setujui PT Jakabaring Sport City

DPRD Sumatera Selatan akhirnya menyetujui pendirian BUMD PT Jakabaring Sport City setelah pembahasannya sempat tertunda beberapa waktu lalu. Persetujuan pendirian ...