#RAPAT PARIPURNA DPR

Kumpulan berita rapat paripurna dpr, ditemukan 369 berita.

Mahasiswa desak Presiden batalkan UU KPK

Mahasiswa Aceh mendesak Presiden RI mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) membatalkan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Desakan tersebut disampaikan ...

Pemerintah daerah seharusnya serap APBN sejak awal tahun

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Taukhid mengatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya sudah menyerap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ...

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber tunggu pemerintah serahkan DIM

Panitia Khusus Rancangan Undang Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Pansus RUU KKS) DPR RI menunggu pemerintah untuk segera menyerahkan Daftar Isian Masalah (DIM) terkait RUU KKS agar ...

DPR RI sahkan RUU Perubahan atas UU PPP jadi undang-undang

Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, mengesahkan persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) menjadi ...

Ratusan mahasiswa aksi tolak pasal karet di RUU KUHP

Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Sumatera Barat berunjuk rasa di DPRD Sumatera Barat menolak pasal karet dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan ...

Pengamat sebut desakan Perppu KPK bisa kembalikan citra pemerintah

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes,menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) terkait KPKbisa ...

RUU Budi Daya Pertanian diharapkan tambah jumlah petani

Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang akan dibawa ke tingkat Rapat Paripurna DPR diharapkan setelah disahkan akan dapat menambah jumlah petani di berbagai daerah ...

Kaukus DPR untuk mengawal pemindahan ibu kota negara

Kaukus DPR RI Kalimantan yang dibentukdengan jumlah 40 anggota bertujuan untuk mengawal rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. "Diantara tujuan kami membentuk ...

Yasonna sebut KUHP atur penyelenggara negara korup dihukum lebih berat

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku bahwa memasukkan sejumlah perbuatan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan agar dapat menghukum penyelenggara ...

Wiranto: Penyadapan KPK diatur agar tidak langgar HAM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan, penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 agar ...