Seorang Dosen dan mahasiswa mengajukan Judicial Review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ke Mahkamah Konstitusi. ...
Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah menyatakan bahwa dua putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan kepala daerah ...
Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unibersitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 akan mengubah peta politik di berbagai daerah. ...
Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut dalam memutus uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, terkait syarat usia ...
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai ...
Kelompok masyarakat yang terdiri dari dosen dan mahasiswa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ke Mahkamah Konstitusi. ...
Pelaksanaan penghitungan suara ulang (PSU) di enam TPS Kabupaten Lahat dipindahkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan karena simpatisan partai politik memaksa masuk lokasi ...
KPU Sumsel dan Polda Jabar gelar rapat koordinasi penyusunan kegiatan dan dukungan anggaran serta penyusunan Naskah Rencana Mantap Praja 2024 Polda Sumsel di salah satu hotel salah satu hotel di ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunggu arahan KPU pusat untuk menggelar penghitungan surat suara ulang (PSU) di enam TPS Kabupaten Lahat. Ketua KPU Sumsel Andika ...
Bawaslu Kota Ternate mengatakan telah menindaklanjuti Ketua KPPS TPS 08, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang tidak menandatangani hampir semua surat suara di TPS tersebut. ...